Malaysia Minta Myanmar Perpanjang Gencatan Senjata Usai Gempa

Dalam kesempatan itu pula, Hasan menekan Myanmar agar tetap mematuhi Konsensus Lima Poin ASEAN. Konsensus itu terdiri dari pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diadakannya dialog inklusif, mengajukan ASEAN untuk memfasilitasi mediasi, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar.

"Satu hal yang pasti bahwa kami sepakat adalah bahwa pemerintah Myanmar harus mematuhi konsensus lima poin yang mereka sendiri sepakati sebagai salah satu penandatangan," kata Hasan.

Hasan menekankan dua poin paling penting, yakni penghentian segera permusuhan dan penunjukan utusan khusus untuk mengunjungi ibu kota Myanmar, Naypyidaw.

Hasan memastikan bahwa dirinya akan mengunjungi Naypidaw sebagai bagian dari perwakilan ASEAN pada Juni mendatang. Kunjungan itu merupakan salah satu upaya Malaysia yang kini menjabat keketuaan ASEAN.

"Kita harus menyelidiki (masalah ini) dengan kesabaran karena pihak-pihak yang bertikai sudah bertikai selama puluhan tahun," kata Hasan.

Pada April, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, juga bertemu dengan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing di Bangkok. Dalam pertemuan itu, ia mendesak junta untuk menghormati gencatan senjata.

Dilansir dari Al Jazeera, Hasan menilai bahwa fokus utama ASEAN saat ini adalah upaya deeskalasi konflik dan kekerasan di Myanmar. Namun upaya ini akan sangat menantang karena krisis kepercayaan di antara pihak yang berkonflik.

Di sisi lain, konflik terus meluas hingga ke perbatasan. Pengungsi kian meningkat ke negara tetangga dan kejahatan transnasional semakin marak.

Junta Myanmar telah mengumumkan rencana untuk mengadakan pemilihan umum sekitar akhir tahun. Namun pihak oposisi telah mendesak masyarakat dan partai-partai politik untuk memboikot setiap pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah militer.

Hasan mengatakan bahwa tidak ada gunanya mengadakan pemilu jika hanya ada partisipasi sebagian dari rakyat.