Malaysia Wajibkan Semua Pekerja Asing Termasuk TKI untuk Tes COVID-19

Pemerintah Malaysia memerintahkan agar biaya tes swab dibebankan kepada para majikan. Diprediksi biaya tes swab mencapai sekitar RM500 atau setara Rp1,7 juta. 

Sementara, Dirjen Kemenkes, Noor Hisham Abdullah mengatakan sejauh ini 3.300 pekerja migran telah dites COVID-19. Noor menjelaskan ada tiga tes swab yang dilakukan ke 3.300 pekerja migran selama dua pekan terakhir. Dari sekitar 3.300 pekerja migran yang diperiksa, sebanyak 586 pekerja di antaranya tak memiliki dokumen dan izin kerja. Mereka kini telah dipisahkan dari komunitas masyarakat. 

Ternyata permintaan agar biaya tes swab bagi pekerja migran ditanggung oleh perekrut kerja atau majikan ditolak mentah-mentah. Menurut Federasi Perekrut Kerja Malaysia (MEF) kebijakan pemerintah yang mewajibkan tes swab lantaran melihat klaster konstruksi di Jalan Ampang merupakan keputusan yang mengesalkan. Direkrut MEF, Shamsuddin Bardan menilai tidak adil bila menyimpulkan para pekerja asing yang menjadi penyebab makin meluasnya COVID-19 di Negeri Jiran. 

"Di satu sisi, kami sudah diberikan izin untuk tetap bisa beroperasi agar kami tetap bisa bertahan, tetapi sekarang mereka mengatakan kami harus membayarkan tes (COVID-19. Harusnya pemerintah yang menanggung biayanya," ungkap Shamsuddin seperti dikutip harian Singapura, The Straits Times.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh MEF, ada sekitar 2,3 juta pekerja migran yang terdaftar di Malaysia. Angka itu belum termasuk pekerja yang tidak memiliki izin kerja dan dokumen. Maka, jumlah pekerja asing bisa lebih besar lagi. 

"Kami memahami bahwa pemerintah hanya bisa melakukan 16 ribu tes setiap harinya. Jika itu semua dilakukan ke semua pekerja asing, maka membutuhkan sekitar setengah tahun untuk melakukan tes ke mereka semua," tutur dia lagi. 

Sementara, menurut Presiden Kamar Dagang dan Industri Muslim India Jamarulkhan Kadir, UMKM kini tengah di ambang kebangkrutan akibat terkena dampak wabah COVID-19. Bila harus dibebankan biaya untuk tes swab bagi pekerja migran, maka itu sama saja menambah beban baru. 

Bahkan, Jamarulkhan menilai para majikan bisa bangkrut bila diwajibkan membiayai tes COVID-19 bagi semua pekerja asingnya. Ia kemudian menyarankan walaupun ide untuk tes swab ke pekerja migran baik, tetapi bukan kah tes itu dilakukan di titik zona merah seperti Masjid India atau Selayang di Kuala Lumpur dan Selangor. 

"Apa tujuannya melakukan tes (COVID-19) di daerah misalnya Penang atau Pelis, yang justru tidak ditemukan kasus positif?" tanya dia lagi. 

Belum diketahui apa sikap Pemerintah Malaysia soal penolakan dari majikan ini. Pemerintah Negeri Jiran juga tidak menyebut apakah ada sanksi bagi pekerja asing yang tidak mengikuti tes swab.