Mali Usir Kepala HAM Pasukan Perdamaian PBB, Ini Alasannya!

Sebagai informasi, otoritas Mali berada di bawah tekanan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran yang dilaporkan dilakukan oleh angkatan bersenjata dalam kemitraan dengan kontraktor militer swasta Rusia, Wagner Group.

Pada 31 Januari, para pakar PBB menyerukan penyelidikan independen atas kemungkinan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh dua kelompok itu.

“Sejak 2021, para ahli telah menerima laporan yang terus-menerus dan mengkhawatirkan tentang eksekusi mengerikan, kuburan massal, tindakan penyiksaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual, penjarahan, penahanan sewenang-wenang, dan penghilangan paksa yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Mali dan sekutu mereka,” kata pernyataan itu.

Pemerintah Mali, yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta militer 2021, pada Sabtu mengeluarkan pernyataan yang menolak beberapa tuduhan PBB. Mereka juga menekankan komitmen pihak berwenang untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

Pada Oktober 2022, PBB melaporkan bahwa tiga pasukan MINUSMA tewas karena kendaraannya menabrak ranjau rakitan.

Mali telah menjadi salah satu negara paling mematikan bagi pasukan penjaga perdamaian PBB. Sekitar 12 ribu pasukan PBB telah berada di negara tersebut, membantu menstabilkan situasi negara karena ancaman dari kelompok militan yang punya hubungan dengan al-Qaeda dan ISIS.

Melansir Reuters, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, MINUSMA saat itu sedang melakukan patroli pencarian dan pendeteksian ranjau. Namun, mereka justru mengalami serangan.

Selain tiga pasukan PBB yang tewas, tiga orang lainnya dilaporkan terluka parah.

Pada September 2022, Perdana Menteri Abdoulaye Maiga mengecam PBB secara terang-terangan. Kritik itu disampaikan ke Sekjen PBB Antonio Guterres dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB di New York.

“Kita harus mengakui bahwa hampir 10 tahun setelah pendiriannya, tujuan penempatan MINUSMA di Mali belum tercapai, terlepas dari banyak resolusi Dewan Keamanan," kata Maiga.

Maiga juga mengkritik Guterres, yang mengkritik penangkapan pasukan Pantai Gading oleh tentara Mali. Maiga menegaskan bahwa mereka yang ditangkap adalah tentara bayaran.

“Karena persahabatan didasarkan pada ketulusan, saya ingin mengungkapkan ketidaksetujuan saya yang mendalam dengan penampilan media Anda baru-baru ini, di mana Anda mengambil posisi dan mengekspresikan diri Anda pada kasus 46 tentara bayaran Pantai Gading," kata Maiga, seraya menambahkan bahwa masalah itu tidak termasuk dalam kewenangan Guterres.