Jakarta, IDN Times – Jaringan toko ritel Inggris, Marks and Spencer (M&S) mengumumkan tidak akan lagi menggunakan kapas dari wilayah Xinjiang, Tiongkok untuk membuat pakaiannya, pada Rabu (6/1/2021).
Menurut Channel News Asia, alasan Marks and Spencer melakukan hal itu adalah karena dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan negara itu terhadap minoritas muslim Uighur.
Dalam sebuah pernyataan di situsnya, Marks and Spencer mengatakan telah menjadi salah satu perusahaan pertama yang secara resmi menandatangani seruan untuk bertindak atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.
“Ini sejalan dengan fokus jangka panjang perusahaan untuk memastikan rantai pasokannya berkelanjutan dan etis, di mana pekerja diperlakukan secara adil, dan hak asasi manusia mereka dihormati,” kata perusahaan itu.
“[Kami] sudah menjadi salah satu dari sedikit pengecer yang tidak bekerja dengan pemasok mana pun di atau sumber dari Xinjiang,” tambahnya. M&S mengatakan bahwa 80 persen kapas Tiongkok ditanam di wilayah Uighur, mewakili hampir 20 persen produksi global.
Isu pelanggaran HAM di Xinjiang telah lama menjadi kekhawatiran global. Sejumlah kelompok hak asasi manusia internasional telah kerap kali mengungkapkan soal masalah kerja paksa yang meningkat di Xinjiang, sebuah wilayah di barat laut Tiongkok.
Menanggapi keputusan Marks and Spencer, Direktur Eksekutif Anti-Perbudakan Internasional Jasmine O'Connor mengatakan ia menyambut baik keputusan perusahaan.
“Kami menyambut baik kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Marks and Spencer hari ini ... memberikan jaminan kepada konsumennya bahwa produk M&S tidak akan terkait dengan pelanggaran terhadap orang Uighur,” kata O'Connor.
Uighur adalah kelompok etnis utama di Xinjiang, wilayah besar di Tiongkok yang berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Menurut para ahli dan kelompok hak asasi manusia, setidaknya satu juta orang Uighur telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di kamp pendidikan ulang politik di sana.
Namun demikian, Tiongkok telah menolak tuduhan tersebut. Mereka mengatakan pihaknya mengoperasikan pusat pelatihan kejuruan di wilayah itu untuk melawan radikalisme Islam setelah terjadi serangkaian serangan yang dikaitkan dengan orang Uighur.