Jakarta, IDN Times - Maroko pada hari Rabu (8/9/2021) menyelenggarakan pemilu. Pemilihan ini akan memilih 395 anggota parlemen dan 678 anggota dewan lokal. Jumlah orang yang memiliki hak memberikan suara sekitar 18 juta orang. Pemilu ini merupakan yang ketiga kalinya sejak konstitusi baru diperkenalkan pada 2011.
Pemilihan di Maroko di bayang-bayangi dengan kekecewaan terhadap sistem politik, yang menyebabkan sikap apatis yang meluas dalam partisipasi pemilu.
Melansir dari Al Jazeera, tingkat partisipasi dalam pemilu diperkirakan hanya 36 persen pemilih. Pada jam lima sore dua jam sebelum pemungutan suara selesai menunjukkan sekitar 36 persen pemilih menyalurkan hak pilihnya, jumlah yang rendah itu menunjukkan tingginya sikap apatis dalam pemilu.
Seorang warga di ibu kota, Rabat, bernama Khalid, seorang pekerja di sebuah hotel menyampaikan tidak mengikuti pemilu karena menurutnya politisi hanya peduli dengan diri mereka sendiri.
Abdellatif Wahbi, ketua Partai Keaslian dan Modernitas, menyampaikan rendahnya partisipasi dalam pemilu bukanlah hasil dari hilangnya kepercayaan, melainkan fakta bahwa pemilihan berlangsung pada saat pandemik.
Melansir dai Reuters, berdasarkan keterangan dari Kementerian Dalam Negeri jumlah pemilih yang memberikan suaranya 50,18 persen, lebih tinggi dari pemilu di 2016 yang tingkat partisipasinya sebesar 43 persen. Namun, jumlah pemilih yang lebih tinggi itu setelah pihak berwenang menggabungkannya dengan pemilihan lokal, yang bagi masyarakat Maroko lebih tertarik menyalurkan pilihannya.
Dalam pemilu ini Partai Keadilan dan Pembangunan dianggap akan kesulitan setelah gagal menghentikan undang-undang pemilihan yang dianggap oleh Perdana Menteri Saad Eddine El Othmani sengaja untuk menghalangi partainya meraih mayoritas kursi di parlemen.
Melansir dari DW, partai El Othmani telah mengklaim pemilu kali ini mengalami "penyimpangan serius" dalam pemungutan suara. Partai yang telah berkuasa sejak 2011 itu menuduh partai oposisi telah melakukan kecurangan dengan membeli suara.
Merespons tuduhan itu Menteri Pertanian Aziz Akhannoush, yang merupakan pimpinan Partai Reli Nasional Independen mengatakan tuduhan itu sebagai pengakuan kegagalan Partai Keadilan dan Pembangunan.
Survei dalam pemilu dilarang selain itu tidak dapat melakukan kegiatan kampanye tradisional seperti membagikan selebaran karena adanya pembatasan COVID-19.
Maroko merupakan negara dengan sistem monarki konstitusional, berarti raja memegang kekuasaan tertinggi. Raja dapat memilih perdana menteri dari partai meraih mayoritas kursi di parlemen. Kritik terhadap kerajaan dapat menyebabkan pidana.
Melansir dari Al Jazeera, menurut Mohammed Masbah, presiden Institut Analisis Kebijakan Maroko dan rekan di Chatham House, menyampaikan persoalan utama yang akan dihadapi pemerintahan baru adalah membentuk koalisi karena banyaknya partai politik.
Masalah ekonomi yang sedang terpuruk juga menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan. Saat ini ekonomi Maroko yang mengandalkan sektor pariwisata sedang terkena imbas pandemik. Masbah juga menyampaikan masalah terkait ekonomi seperti tingginya tingkat pengangguran kaum muda dan korupsi perlu menjadi perhatian.
Maroko saat ini sedang berusaha mengurangi kesenjangan kekayaan negara dan meningkatakan ekonomi per kapita pada tahun 2035. Perekonomian Maroko tahun ini diprediksi dapat tumbuh hingga 5,8 persen setelah mengalami kontraksi 6,8 persen tahun karena dampak gabungan dari pandemik dan dilanda kekeringan.