Media Tiongkok Keliru soal WHO Sebut Vaksin Corona Lolos Uji Klinis

Menurut Manya Koetse yang dilontarkan oleh Swaminathan bukan konfirmasi bahwa kandidat vaksin COVID-19 buatan Tiongkok telah sukses tahap uji klinis ketiga. Ilmuwan asal India itu hanya menjelaskan kandidat vaksin COVID-19 dari Tiongkok memang yang terdepan di tahap uji klinis tahap ketiga.

Dia juga mengatakan ketika berbicara dengan Pemerintah Negeri Tirai Bambu, mereka berjanji bila vaksin COVID-19 buatanya terbukti sukses di tahap uji klinis, maka produk itu akan didistribusikan ke seluruh dunia. 

Berikut transkrip yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Swaminathan pada 21 September 2020 lalu: 

"Kami telah berkomunikasi dengan Pemerintah Tiongkok selama beberapa bulan terakhir. Seperti yang kita tahu Tiongkok memiliki program pengembangan vaksin yang aktif. Beberapa kandidat vaksin COVID-19 memang ada di posisi terdepan di tahap pengujian klinis. Itu juga yang menjadi kepentingan kami. Sehingga, kami mencermati terus dari dekat. 

Kami terus melakukan diskusi yang terbuka dan konstruktif dengan mereka dan Tiongkok selalu menegaskan komitmennya untuk akses global bagi kandidat vaksin COVID-19 bila terbukti di tahap uji klinis. 

Pembicaraan dengan Tiongkok masih terus terbuka dan berjalan terus. Kami terus berharap lebih banyak lagi negara ikut bergabung (dengan COVAX)."

Kalimat yang keliru didengar dan diterjemahkan oleh CGTN adalah di bagian ini: "they have always been reiterating their commitment to global access IF some of their candidates proved to be success until the clinical trials which are going on." Mereka tidak mendengar kata "if". Artinya, hingga saat ini belum ada penegasan dari WHO bahwa kandidat vaksin COVID-19 buatan Tiongkok terbukti sukses melalui uji klinis tahap ketiga. 

Uniknya setelah video itu terbukti keliru, CGTN menghapusnya begitu saja tanpa ada klarifikasi apa pun. Ketika judul berita itu diklik, maka kamu hanya menemukan notifikasi "404".

Berita disinformasi itu kemudian ikut diterjemahkan oleh media nasional. CNBC misalnya menurunkan berita dengan judul "WHO Approved! Uji Coba Vaksin, Saham Farmasi Melesat". Berita itu juga diambil dari berita CGTN yang menyebarkan disinformasi. 

Sementara, Pemerintah Tiongkok sejak akhir Juni lalu sudah memberikan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19. Dikutip dari kantor berita Reuters, 16 September 2020 lalu, Pemerintah Negeri Tirai Bambu secara resmi meluncurkan izin darurat penggunaan vaksin COVID-19 sejak Juli lalu. 

Mereka sudah menyuntikan vaksin COVID-19 buatan Sinopharm dan Sinovac Biotech. Total yang sudah disuntikan mencapai sekitar 10 ribu orang. Mereka yang disuntikan merupakan kelompok populasi yang spesifik dan rentan, antara lain petugas medis, petugas imigrasi, dan pekerja di pasar basah. Sedangkan, di bulan Juni lalu, vaksin COVID-19 juga sudah disuntikan secara darurat kepada personel militer. 

Sinopharm mengatakan per orang diperlukan dua atau tiga kali suntikan vaksin COVID-19. Sementara, informasi terbaru menyebut program pemberian vaksin COVID-19 secara darurat itu diklaim Tiongkok sudah disetujui oleh WHO. 

Banyak ahli yang mempertanyakan kebijakan Tiongkok tersebut. Sebab, kandidat vaksin Tiongkok hingga kini belum ada yang dinyatakan lolos uji klinis tahap ketiga. 

"Setelah memperoleh persetujuan (penggunaan vaksin COVID-19 secara darurat) dan menginformasikan perwakilan WHO di Tiongkok, kami berhasil meraih kepercayaan dan rasa pengertian dari WHO," pejabat di Komisi Nasional Kesehatan Tiongkok, Zheng Zhongwei. 

Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith, Brisbane, Australia, Dicky Budiman mengatakan izin darurat pemberian vaksin COVID-19 memang menjadi kewenangan masing-masing negara. Tetapi, harus tetap diawasi oleh ketat oleh BPOM di negara tersebut. Hal itu untuk mengurangi dampak efek samping yang muncul. 

"Pemberiannya (vaksin COVID-19) tidak bisa ke masyarakat umum harus ke kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan yang berhadapan langsung (dengan pasien COVID-19), petugas imigrasi, petugas surveillance, diplomat yang bertugas di negara yang berisiko, militer dan personel polisi. Tapi, itu solusi sementara karena risiko yang buruk sekalipun tetap akan ada," ungkap Dicky ketika dihubungi oleh IDN Times pada Sabtu, (26/9/2020). 

Oleh sebab itu, ketika pemerintah suatu negara memberikan lampu hijau terhadap izin darurat pemberian vaksin COVID-19, harus melibatkan banyak pakar di bidang epidemiologi. Menurut Dicky, dalam pembuatan vaksin, tidak bisa diburu-buru karena harus melihat studi uji klinis yang tengah dilakukan di berbagai negara. 

"Baru kemudian bisa diperoleh persetujuan dari WHO," katanya lagi. 

Meski begitu, Dicky mengakui merupakan kewenangan prerogatif masing-masing pemerintah untuk mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin COVID-19. Izin dari WHO, kata pria yang sempat bertugas di Kementerian Kesehatan itu memang tidak diwajibkan. 

"Tetapi, akan jauh lebih baik bila melapor dan memperoleh izin (darurat) dari WHO, karena mereka kan punya standar lebih tinggi," tutur dia.