Kota Meksiko, IDN Times - Pemerintah Meksiko pada Minggu (1/8/2021) menggelar referendum yang nantinya memperbolehkan mantan presiden untuk diadili. Pengadaan referendum ini diusulkan oleh Presiden Andres Manuel Lopez Obrador yang menuding pemerintahan sebelumnya korup dan penuh kecurangan.
Sebelumnya Presiden AMLO juga sudah menuding mantan Presiden Enrique Pena Nieto melakukan aksi penyadapan terhadap dirinya menggunakan software Pegasus.
Pemilihan umum referendum di Meksiko yang diprakarsai oleh Presiden Andres Manuel Lopez Obrador resmi digelar pada Minggu (1/8/2021). Namun dalam pemilu kali ini hanya diikuti setidaknya 40 persen penduduk yang memiliki hak pilih di Meksiko yang berjumlah sekitar 37 juta jiwa.
Namun hanya berselang beberapa jam usai proses voting ditutup pada Minggu sore, Institut Elektoral Nasional (INE) memperkirakan dari sekitar suara 7,74 persen diketahui mayoritas memilih setuju untuk investigasi. Bahkan sebanyak 5 persen suara yang sudah dihitung menunjukkan 98 persen menyetujui undang-undang tersebut, dikutip dari Reuters.
Referendum yang diusung AMLO nantinya memungkinkan adanya penyelidikan terhadap kelima presiden sebelumnya. Pasalnya AMLO selama ini menganggap presiden sebelum dirinya yang memimpin Meksiko sejak 1998-2018 sebagai pemimpin korup dan telah menyebabkan buruknya negara tersebut.
Sementara itu, presiden Meksiko yang dimaksud AMLO adalah Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderon, dan Enrique Pena Nieto. Namun hingga kini masih belum diketahui dengan jelas pertanyaan apa yang mendasari masalah ini. Namun AMLO meminta Pengadilan Tinggi untuk memodifikasi referendum menjadi alternatif lain, dikutip dari laman DW.
Dilaporkan dari DW, menanggapi keputusan referendum ini, mantan presiden Institut Elektoral Nasional Carlos Ugalde mengatakan bahwa kebijakan ini tidaklah dibutuhkan. Pasalnya apabila pihak kejaksaan mengetahui bukti-bukti bahwa sejumlah mantan presiden tersebut, maka tidak diperlukan voting mengenai untuk persekusi pejabat tersebut.
Bahkan pemilu referendum kali ini diketahui mengalami kekurangan sumber daya, menurut INE kotak suara yang disediakan hanya 57 ribu. Sementara pada pemilu legislatif dan pemilu kepada daerah pada Juni lalu menggunakan 160 ribu kotak suara.
Sementara pihak oposisi sekaligus mantan Presiden Vicente Fox memberikan kritik yang menyebutkan, "Hukuman harus dijalankan, bukannya dibuktikan dengan pemungutan suara." Fox yang pernah menjabat sebagai presiden dari tahun 2000-2006, selama ini kerap memberikan kritik terhadap pemerintahan AMLO, dilansir dari laman Al Jazeera.