Menhan Ukraina: Wajib Militer Bukan Hukuman bagi Warga Sipil

Umerov mengatakan, kebijakan yang akan diputuskan oleh Ukraina dalam beberapa hari ke depan soal pendekatan mobilisasi. Ia berharap masyarakat tidak menganggap kebijakan wajib militer sebagai hukuman. 

"Kami mempersiapkan sebuah rencana mobilisasi yang harus didasarkan pada kesepahaman publik. Kami mendiskusikan ini dengan militer, Kabinet Kementerian, dan Parlemen Ukraina," terang Umerov, dikutip The Kyiv Independent.

Menurutnya, jika masyarakat ingin Ukraina kembali ke perbatasan yang didapat pada 1991, maka dibutuhkan kesadaran seluruh masyarakat bahwa wilayah Ukraina yang diduduki Rusia harus dibebaskan. 

"Jika kami mencari dukungan masyarakat, kami harus menjelaskan bagaimana dan siapa yang ingin kita undang dalam membela negara dan apa yang akan terjadi kepadanya ketika sudah dibebastugaskan. Dalam mengatasi ini, kami tengah mempersiapkan hukum baru," sambungnya. 

Pekan lalu, Umerov mengatakan Kementerian Pertahanan akan memanggil warga laki-laki Ukraina yang berusia 25-60 tahun di dalam maupun luar negeri untuk bergabung militer. Ia rencananya akan memanggil mereka secara online. 

"Apabila kami sudah siap dengan keputusan ini terkait kategori warga laki-laki yang akan dipanggil. Maka, kami akan mengirimkan undangan kepada semuanya," ungkap Umerov. 

Menanggapi pernyataan Umerov, Menteri Dalam Negeri Estonia Laur Laanemets mengatakan bahwa negaranya siap membantu Ukraina dalam mobilisasi militer. Estonia akan memobilisasi warga Ukraina yang tinggal di negaranya. 

"Kami tahu bahwa banyak warga Ukraina yang tinggal di Estonia. Kami siap membantu dalam mengembalikan mereka yang dipanggil dalam mobilisasi kembali ke negara asalnya jika dibutuhkan," katanya. 

Kementerian Pertahanan Ukraina juga berhasil mengungkap upaya dari beberapa pejabat yang berniat melakukan korupsi di tengah peperangan. Mereka diduga sedang merencanakan pembelian artileri dengan harga yang tinggi dan tidak wajar. 

Dilaporkan Bloomberg, salah satu pejabat sudah ditangkap dan beberapa lainnya dipecat dari posisinya. Investigasi ini dilakukan oleh Badan Keamanan Negara dan Kantor Kejaksaan Ukraina. 

Dalam publikasi, kementerian disebut ingin membeli artileri dengan harga yang jauh lebih murah. Anehnya, pembayaran senjata itu jauh lebih mahal dari kesepakatan sebelumnya hingga kelebihan 1,5 miliar hryvnia (Rp617,8 miliar).