Menlu Pakistan Minta agar Sanksi terhadap Afghanistan Dilonggarkan

01 Jul 2022, 08:17 WIB

Menteri Luar Negeri Pakistan, Hina Rabbani Khar. (Twitter.com/Hina Rabbani Khar)

Jakarta, IDN Times – Menteri Luar Negeri Pakistan, Hina Rabbani Khar, meminta pihak Barat agar melonggarkan sanksi terhadap Afghanistan. Fungsi dasar ekonomi Afghanistan, disebutnya, tidak boleh terancam.

Hal itu ia ungkapkan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman, Welt, yang diterbitkan pada Kamis (30/6/2022), yang dilansir Reuters. Khar mengatakan, mengisolasi Afghanistan secara ekonomi sama saja mendorong negara itu ke dalam jurang krisis.

"Jika negara tetap terkunci dari perbankan internasional dan aset asingnya tetap dibekukan, maka itulah yang akan terjadi. Kita tidak boleh mempromosikan kelaparan," ungkapnya.

1. Khar minta Jerman terlibat aktif

Warga Afghanistan berdiri di bawah reruntuhan bangunan usai gempa menerjang dengan kekuatan 6,1 SR pada Rabu, 22 Juni 2022. (Twitter/Ahmer Khan)

Pengambilalihan oleh Taliban tahun lalu, telah mendorong pemerintah asing, untuk memotong bantuan pembangunan dan keamanan. Pihak asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) juga melakukan penegakan sanksi yang ketat telah melemahkan sektor perbankan Afghanistan.

Khar mengatakan penarikan pasukan Barat dari Afghanistan, di mana Jerman juga terlibat, memiliki dampak serius karena tidak didahului oleh solusi yang dinegosiasikan. Ia menyerukan Jerman untuk memainkan peran politik aktif dalam mengurangi sanksi.

"Dalam situasi saat ini, bukanlah ide yang baik untuk terus membuat Afghanistan kelaparan dan mengambil risiko ledakan ekonomi di negara itu," katanya, seraya menambahkan bahwa dukungan ekonomi diperlukan untuk membantu rakyat Afghanistan.

2. Barat disebut kurang peduli soal Afghanistan

Penduduk Afghanistan saat mendapat bantuan pangan dari FAO. (twitter.com/FAO in Afghanistan)

Khar juga menyinggung soal perilaku Barat yang cenderung acuh terhadap bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan.

"Bagaimana mungkin kita menghabiskan 3 triliun dolar AS untuk perang, tetapi hari ini bahkan tidak memiliki 10 miliar dollar untuk kelangsungan hidup Afghanistan? Saya tidak mengerti perilaku ini," katanya.

Situasi negara tersebut kini semakin memburuk. Pada Maret, Sekjen PBB Antonio Guterres mecoba mengadakan penggalangan dana guna mengumpulkan bantuan senilai 4,4 milliar dollar, tetapi negara pendonor hanya mampu memberikan setengahnya.

Menurut laporan Al Jazeera pada 10 Mei 2022, sekitar 9,6 juta anak Afghanistan tidak dapat memenuhi makanan sehari-harinya akibat krisis. Hal itu diperparah oleh krisis Ukraina dan kekeringan yang melanda Aghanistan.

3. Taliban dan AS akan bertemu di Qatar untuk bahas sanksi

Ilustrasi bendera Amerika Serikat (pixabay.com/Michael Luenen)

Dilansir VOA, Rabu (29/6/2022), AS dan Taliban dijadwalkan mengadakan pertemuan di Qatar pada akhir pekan ini. Menlu Taliban, Amir Khan Muttaqi, bersama dengan pejabat senior Kementerian Keuangan dan perwakilan dari bank sentral Afghanistan, telah melakukan perjalanan ke Doha pada Rabu untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Kedua negara akan membahas terkait sanksi ekonomi dan perbankan di Afghanistan, usai gempa dahsyat minggu lalu yang telah memperburuk krisis kemanusiaan.

Kantor Muttaqi mengatakan utusan khusus AS untuk Afghanistan Thomas West, didampingi oleh pejabat Departemen Keuangan, akan memimpin delegasi AS pada pembicaraan di ibukota Qatar.

Dilaporkan bahwa Bank Sentral Afghanistan akan diperkenankan untuk menggunakan dana asing yang dibekukan untuk menangani krisis kelaparan. AS juga meminta agar dana itu hanya difokuskan untuk mengentaskan krisis, dan tidak diperbolehkan digunakan secara pribadi untuk pemerintah Taliban.

Negara-negara Barat membekukan sekitar 9 miliar dollar aset bank sentral Afghanistan, yang sebagian besar disimpan di AS, setelah Taliban merebut kekuasaan dari pemerintah Afghanistan pada Agustus lalu.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.