Menlu Retno: Mekanisme ASEAN Paling Tepat Menangani Situasi di Myanmar

Sebagai bagian dari keluarga ASEAN, Retno merasa Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan sikap berbagai negara menanggapi peralihan kekuasaan secara paksa di Burma. Tujuannya agar sanksi atau kecaman dari komunitas internasional tidak memperburuk situasi di negara yang saat ini dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing itu.

“Banyak negara telah menyampaikan keprihatinannya, termasuk Indonesia. Menyampaikan keprihatinan adalah satu hal, namun yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dapat dilakukan Indonesia, dan ASEAN terutama, untuk membantu Myanmar keluar dari situasi yang delicate ini,” kata dia.

Retno menjelaskan, langkah Indonesia merupakan implementasi dari Artikel 1 ayat 7 ASEAN Charter yang berbunyi, “to strengthen democracy, enhance good governance and the rule of law, and promote and protect human rights and fundamental freedom...”.

“Artikel inilah yang dirujuk dalam statemen Indonesia dan statemen Ketua ASEAN menanggapi perkembangan situasi di Myanmar,” tambahnya.

Retno mengungkap, Indonesia telah berkomunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan utusan dari berbagai negara, seperti Menlu Amerika Serikat (AS), Inggris, Australia, India, dan Jepang.  

“Dukungan dan dorongan internasional terhadap ASEAN juga sangat tinggi, antara lain tampak dari Press Statement DK PBB pada 4 Februari 2021 dan Resolusi Special Session ke-29 Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengenai human rights implications on the crisis in Myanmar,” jelas alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Beberapa saat lalu, ketika Perdana Menteri Malaysia mengunjungi Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo, kedua negara sepakat agar situasi di Myanmar disikapi secara kekeluargaan.

“Indonesia dan Malaysia juga menugaskan kedua Menlu untuk menyampaikan usulan ini kepada Chair of ASEAN, dan sudah kita lakukan langsung setelah pertemuan terjadi antara Presiden Indonesia dan PM Malaysia pada 5 Februari 2021,” tambah Retno.

Sebelumnya, Retno berharap agar ASEAN bisa bekerja lebih baik dalam menyikapi situasi di Myanmar. Untuk itu, menyambung pernyataan pemimpin Brunei Darussalam yang hadir dalam pertemuan antara dua Retno dengan Eryawan, para Menlu negara-negara ASEAN akan mengadakan pertemuan menanggapi situasi yang semakin memanas.

“Mekanisme konsultasi seperti ini diamanatkan oleh artikel 2, ayat 2.g dalam Piagam ASEAN. Ketua ASEAN juga telah melakukan pertemuan virtual dengan Myanmar pada 11 Februari 2021. Ketua ASEAN tentunya akan terus melakukan komunikasi dan konsultasi dengan negara anggota ASEAN yang lain,” kata dia.

Retno menutup “saya, setelah ini akan terbang ke Singapura dan besok akan melakukan pertemuan dengan Menlu Singapura. Dan Saya akan terus melakukan kontak dan komunikasi dengan para Menlu ASEAN yang lain.”

Sebagai informasi, situasi politik di Myanmar semakin memanas. Bentrokan antara aparat dengan masyarakat sipil sudah tidak lagi terhindarkan. Masyarakat menuntut agar tahanan politik, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, segera dibebaskan. Mereka juga menolak pemerintahan darurat militer selama satu tahun ke depan.