Menlu Retno Upayakan Bantuan Kemanusiaan Masuk ke Myanmar

08 Mei 2023, 10:15 WIB

Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, kini terus mengupayakan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Myanmar dan membantu rakyat setempat.

“Saya akan melakukan komunikasi dengan stakeholders untuk memastikan bahwa ada kemajuan di bidang pemberian bantuan kemanusiaan,” kata Retno, dalam keterangannya, Senin (8/5/2023).

Retno juga mengonfirmasi bahwa terdapat perkembangan di bidang kemanusiaan yang saat ini masih terus berproses.

Paskakudeta 2021 di Myanmar, bantuan kemanusiaan yang dikoordinir oleh AHA Centre sempat terhambat. Aliran bantuan ini disetop oleh junta militer yang tidak mengizinkan AHA Centre masuk.

1. Indonesia terus memantau perkembangan

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (IDN Times/Sonya Michaella)

Retno menembahkan, Indonesia sebagai ketua ASEAN akan terus memantau perkembangan dan melakukan komunikasi dengan AHA Centre sampai pada hari-hari terakhir menjelang KTT.

“Dan tentunya semua perkembangan akan dilaporkan di KTT ke-42 nanti,” ucap Retno.

2. Ada dua tahap bantuan kemanusiaan ke Myanmar

AHA Centre. (dok. ahacentre.org)

Sebagai mandat dari Lima Poin Konsensus yang juga disetujui oleh pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, dua tahun lalu, ada dua tahap bantuan kemanusiaan untuk Myanmar.

“Ada dua tahap, yang pertama terkait dengan life saving, telah selesai dilakukan karena terkait dengan bantuan penanggulangan COVID-19,” ungkap Retno.

Lalu, tahap kedua adalah life sustaining, yang sempat terhambat karena kurangnya akses kepada AHA Centre untuk menjangkau penduduk yang memerlukan terutama di wilayah-wilayah yang di luar kontrol militer Myanmar.

3. Lima Poin Konsensus yang diabaikan junta militer Myanmar

Panglima Militer Myanmar Jendral Min Aung Hlaing tiba di Indonesia (IDN Times/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Sementara itu, selama dua tahun terakhir paskakudeta, junta militer Myanmar masih mengabaikan kesepakatan Lima Poin Konsensus.

Penyepakatan Lima Poin Konsensus ini digelar di Jakarta pada 24 April 2021 silam dan dihadiri oleh para pemimpin ASEAN, termasuk pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing.

Berikut isi dari Lima Poin Konsensus:

Kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri.
Dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat.
Utusan Khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre.
Utusan Khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.