Menteri Unifikasi Korsel Ajak Korut Kembali Buka Saluran Komunikasi

Kim menuturkan, Korsel terbuka untuk membahas topik apa pun. Ini termasuk denuklirisasi Korut, masalah kemanusiaan, dan pertukaran antar-Korea.

"Untuk itu, jalur komunikasi penghubung antar-Korea dan hotline militer yang ditangguhkan secara sepihak oleh Korut harus dilanjutkan," ujarnya.

Kim juga menepis pandangan bahwa Pyongyang tidak akan menerima tawaran Seoul di tengah hubungan kedua negara yang bersitegang. Menurutnya, Korut akan meninjaunya dengan hati-hati. Ia juga menolak kritik bahwa visi unifikasi Yoon secara efektif mencakup unsur-unsur untuk mendorong penyatuan melalui penyerapan karena Seoul akan mencari penyatuan secara bertahap dan damai bukan dengan perubahan status quo melalui paksaan.

Sementara itu, Korsel berjanji akan berupaya membantu warga Korut agar memperoleh akses informasi luar yang lebih baik melalui berbagai saluran. Kim mengatakan, pemerintah telah mendukung berbagai proyek sektor sipil untuk mengembangkan konten. Kementerian Unifikasi akan terus berupaya mendukung kegiatan tersebut.

Kim menambahkan, berbagai langkah guna mendorong masuknya informasi luar sedang dibahas di tingkat masyarakat internasional dan organisasi non-pemerintah asing. Namun, pihaknya tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut.

Dilansir KBS World, Pada 15 Agustus, Yoon menyampaikan usulan tersebut ketika ia meluncurkan doktrin unifikasi dalam pidatonya yang menandai peringatan '79 Tahun Hari Pembebasan'. Yoon mengungkapkan visi tersebut berbasis demokrasi liberal dengan Korut dan berjanji akan memperluas aliran informasi dari luar Pyongyang sebagai bagian dari rencana aksi untuk mengimplementasikannya.

Visi penyatuan Yoon muncul sebagai pembaruan terhadap 'Formula Penyatuan Komunitas Nasional (NCUF)' pemerintah yang diluncurkan pada 1994. Formula tersebut didasarkan pada tiga prinsip, yakni mengupayakan kemerdekaan, perdamaian, dan demokrasi. Ketiga visi tersebut menyerukan upaya untuk mewujudkan rekonsiliasi dengan kerja sama, pembentukan negara persemakmuran Korea, dan penyelesaian negara yang bersatu.

Di sisi lain, Pemimpin Korut Kim Jong Un telah mendefinisikan hubungan Seoul-Pyongyang sebagai hubungan antar dua negara yang saling bermusuhan dan menyebut Korsel sebagai musuh utama negaranya yang tidak pernah berubah.

Pyongyang telah meningkatkan pengawasan dan hukuman terhadap rakyatnya dengan menerapkan tiga undang-undang yang disebut sebagai hukum jahat, guna mencegah warga Korut mengakses informasi dari luar.

Undang-undang tahun 2020 mengenai penolakan 'ideologi dan budaya reaksioner' menyerukan hukuman kepada mereka yang membawa budaya dan informasi dari luar dengan hukuman kerja paksa selama 10 tahun. Hukuman lebih berat juga diberikan kepada mereka yang menonton dan mendistribusikan drama, film, dan musik Korsel, bahkan eksekusi di depan umum pun dilakukan.