Merespons Kudeta Militer Myanmar, ASEAN Tak Satu Suara

01 Feb 2021, 17:31 WIB

IDN Times/Marisa Safitri

Jakarta, IDN Times - Negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sedang berdiskusi mengenai ketegangan politik yang terjadi di Myanmar, setelah fraksi militer menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan para pemimpin Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) sebagai awal dari kudeta pemerintahan.

“Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN sedang berkonsultasi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya tentang dukungan mereka untuk pernyataan (terkait nilai-nilai) ASEAN,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Brunei Darussalam sebagaimana dilaporkan Channel News Asia, Senin (1/2/2021).

Komunikasi antarpihak diselenggarakan setelah masing-masing negara anggota menyampaikan sikap perihal situasi terkini di Burma.

Beberapa tokoh politik Myanmar, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) lainnya, telah ditahan di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer negara itu.

Militer Myanmar mengatakan pada hari Senin bahwa mereka menahan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin NLD lainnya sebagai tanggapan atas "kecurangan pemilihan", menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing.

Seorang presenter di Myawaddy TV milik militer membuat pengumuman, mengutip bagian dari konstitusi yang dirancang militer yang memungkinkannya mengambil kendali pada saat darurat nasional.

Dia mengatakan alasan pengambilalihan sebagian karena kegagalan pemerintah untuk bertindak atas klaim militer atas penipuan pemilih dalam pemilihan November lalu dan kegagalannya untuk menunda pemilihan karena krisis COVID-19.

1. Indonesia mendesak Myanmar menuntaskan sengketa politik secara hukum

Ilustrasi Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (IDN Times/Fitang Budhi Aditia)

Penahanan Suu Kyi dan Presiden Win Myint merupakan puncak dari ketegangan fraksi militer dengan sipil atas tuduhan kecurangan pemilu pada November 2020.

Kemlu Indonesia menyampaikan keterangan tertulis yang meminta agar pihak-pihak yang bersengketa secara politik menuntaskan dengan mekanisme hukum yang tersedia. Indonesia juga meminta pihak terkait menegakkan prinsip-prinsip ASEAN yang telah disepakati bersama.

“Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional,” demikain tertulis dalam laman resmi kemlu.go.id.

2. Malaysia berharap ketegangan politik tidak memperburuk pandemik

Menara Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia (IDN Times/Santi Dewi)

Kemudian, Malaysia juga menyarankan supaya sengketa pemilu bisa berlangsung damai. Negeri Jiran mengingatkan supaya ketegangan politik tidak memperburuk situasi domestik dan global di tengah pandemik.

“Sebagai anggota ASEAN dan negara tetangga, Malaysia akan membantu proses untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas, sesuatu yang sangat penting bagi kawasan ini. Malaysia menegaskan dukungan kuat terhadap transisi demokrasi Myanmar,” demikian tertulis dalam laporan resmi Kemlu Malaysia yang diterima IDN Times.

3. Kamboja dan Thailand ingatkan apa yang terjadi di Myanmar adalah urusan domestik

Aung San Suu Kyi berjalan untuk mengambil sumpah di parlemen majelis rendah di Naypyitaw, Myanmar, pada 2 Mei 2012. ANTARA FOTO/REUTERS/Soe Zeya Tun/File Photo/

Berbeda sikap dari Indonesia dan Malaysia, Kamboja dan Thailand justru menegaskan bahwa apa yang terjadi di Myanmar saat ini adalah bagian dari dinamika domestik. Sehingga, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan, mereka meminta agar tidak ada negara yang ikut campur.

"Kamboja sama sekali tidak mengomentari urusan dalam negeri negara mana pun, baik dalam kerangka ASEAN atau negara lain," demikian pernyataan pemimpin Kamboja. Sementara Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan mengatakan, "Ini urusan internal mereka.”.

4. Singapura minta semua pihak menahan diri

Kawasan Marina Bay Sands, Singapura (IDN Times/Indiana)

Sementara Singapura juga meminta seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog.

"Kami memantau situasi dengan cermat dan berharap semua pihak yang terlibat akan menahan diri, menjaga dialog, dan bekerja menuju hasil yang positif dan damai. Myanmar adalah teman dekat Singapura dan anggota kunci ASEAN. Kami berharap situasi akan kembali normal secepat mungkin," kata Kemlu Singapura.

4. Pemerintah militer Myanmar deklarasikan satu tahun masa kepemimpinan darurat

Pemimpin Myanmar yang dikudeta Aung San Suu Kyi (ANTARA FOTO/Ye Aung Thu)

Tidak lama setelah fraksi militer yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Min Aung Hlaing menahan elite dari partai penguasa, fraksi militer mengumumkan kepemimpinan darurat yang berlangsung hingga satu tahun ke depan.

Menanggapi pengumuman tersebut, Suu Kyi melalui pernyataan yang disebarkan oleh NLD meminta masyarakat untuk menolak hasil kudeta.

“Tindakan militer adalah tindakan untuk mengembalikan negara di bawah kediktatoran,” ungkap perempuan berusia 75 tahun yang pernah meraih pengharagaan Nobel Perdamaian itu.