Meski Diveto, Parlemen Georgia Kekeh Sahkan RUU Anti-Agen Asing

Mayoritas anggota parlemen Georgia yang dikuasai Partai Georgian Dream menyetujui proses pembatalan veto RUU anti-agen asing. Diketahui sebanyak 84 anggota parlemen menyetujui usulan tersebut dan hanya 4 yang menolak, serta sisanya tidak memilih. 

"Semua ini dilakukan setelah Presiden Zourabichvili menolak menandatangani RUU tersebut menjadi hukum dan menuduhnya sebagai hukum Rusia. Namun, veotnya akan dibatalkan dengan mayoritas suara di parlemen dan akan disahkan menjadi hukum," tutur juru bicara Perlemen Georgia, Shalva Papuashvili, dikutip Politico.

Perwakilan dari Partai Georgian Dream mengatakan, hukum ini penting untuk mencegah pengaruh asing. Pihaknya pun menuding organisasi non-profit telah mempromosikan propaganda LGBTQ+ di Georgia.

Presiden Zourabichvili yang berada di luar gedung parlemen menyapa demonstran untuk mempersiapkan pemilu parlementer pada Oktober mendatang. Ia menyebut hasil pemilu akan menjadi respons pada hari ini. 

"Apakah Anda marah saat ini? Marahlah, tetapi mari kita bekerja. Kita harus menggunakan energi ini untuk memperoleh tanda tangan. Bawa itu kepada saya dan saya akan menandatanganinya untuk mengadakan referendum di mana kami menginginkan masa depan Eropa bukan menjadi budak Rusia," ungkapnya, dilansir Jam News.

"Sebanyak 84 anggota parlemen tidak akan menentukan masa depan kita. Kita akan menentukannya bersama. Puluhan anggota parlemen itu tidak ada apa-apanya dibanding seluruh orang yang hadir hari ini untuk masa depan Georgia dan Georgia yang baru," tambahnya. 

Ia menambahkan bahwa seluruh rekan dari Barat akan mendukungnya dalam mempertahankan demokrasi di Georgia. 

Menanggapi keputusan Parlemen Georgia, AS kembali mengecam tindakan pembatalan veto dari Presiden Zourabichvili. Ia menilai parlemen gagal mempertahankan norma-norma demokrasi Eropa dan bersikukuh meresmikan RUU anti-agen asing. 

"Partai Georgian Dream membawa negaranya menjauh dari jalur integrasi Eropa dan menghiraukan aspirasi Euro-Atlantik yang diharapkan rakyat Georgia hingga mereka harus turun ke jalan untuk menolak hukum tersebut," terang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Matthew Miller, dikutip Civil.

"Partai penguasa sudah menunjukkan aksi anti-Barat dan mengancam jejak demokrasi di Georgia, kemaanan ekonomi di masa depan, aksesi keanggotaan Uni Eropa (UE), dan bahkan membuat hubungan AS-Georgia memanas," sambungnya. 

Ia menegaskan bahwa Washington akan terus bersama rakyat Georgia dan bekerja keras agar demokrasi di negara Kaukasus Selatan tersebut tetap berjalan.