Jakarta, IDN Times - Kelompok bersenjata melancarkan serangan terkoordinasi besar-besaran di ibu kota Mali, Bamako, dan beberapa wilayah lain pada Sabtu (25/4/2026). Aksi ini menyasar sejumlah titik vital, termasuk pangkalan militer dan fasilitas penerbangan.
Kelompok Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) yang berafiliasi dengan al-Qaeda mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka melancarkan operasi gabungan bersama kelompok separatis Front Pembebasan Azawad (FLA).
Suara ledakan dan tembakan senapan otomatis mulai terdengar menjelang pukul 06.00 pagi waktu setempat di Kati dan area Bandara Internasional Modibo Keita. Fasilitas udara tersebut berbatasan langsung dengan pangkalan yang digunakan oleh angkatan udara Mali.
Kediaman Menteri Pertahanan Sadio Camara di Kati dilaporkan hancur terkena ledakan dahsyat. Presiden transisi Jenderal Assimi Goita juga diketahui bermukim di kawasan militer tersebut.
Baku tembak turut meletus di kota-kota wilayah utara dan tengah seperti Gao, Kidal, Sevare, dan Mopti. Pasukan separatis bahkan mengklaim telah menguasai sejumlah kawasan strategis di dalam kota Kidal.
"Kami telah merencanakan operasi ini sejak lama dengan cara yang sangat matang. Kami juga menjalin aliansi dengan JNIM dalam pelaksanaannya," ujar juru bicara FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane, dilansir BBC.
Pihak berwenang menyatakan sebanyak 16 orang yang terdiri dari warga sipil dan personel militer mengalami luka-luka. Militer Mali mengklaim telah berhasil menewaskan ratusan penyerang, tetapi angka ini belum dapat diverifikasi.
Demi menjaga keamanan, pemerintah distrik Bamako menetapkan jam malam selama tiga hari dari pukul 21.00 hingga 06.00 pagi. Situasi darurat juga memicu penutupan bandara internasional dan pembatalan seluruh penerbangan.
Militer Mali menegaskan bahwa situasi keamanan saat ini secara umum sudah berada di bawah kendali aparat. Pasukan pemerintah sedang menggelar operasi penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota kelompok bersenjata.
"Sangat mengkhawatirkan melihat JNIM mengoordinasikan serangan hari ini dengan pemberontak Tuareg. Kelompok jihadis dan Tuareg pernah bekerja sama pada 2012 ketika mereka menguasai wilayah utara Mali," tutur Kepala Program Sahel Konrad Adenauer Foundation, Ulf Laessing, dilansir The Guardian.
Mali telah menghadapi krisis keamanan dan pemberontakan bersenjata yang mematikan selama lebih dari satu dekade. Junta militer belum mampu menstabilkan negara meski telah berkuasa melalui dua kali kudeta.
Kerja sama terbaru antara ekstremis Islam dan separatis Tuareg ini menjadi ancaman serius bagi kelangsungan pemerintahan transisi. Insiden terbaru disebut sebagai salah satu serangan paling besar dalam beberapa tahun terakhir.
Pemimpin militer sebelumnya memutuskan untuk mengakhiri kerja sama keamanan dengan Prancis dan PBB. Pemerintah kemudian memilih menggunakan jasa tentara bayaran Rusia untuk memadamkan pemberontakan di negaranya.