Militer Myanmar Bertahan, 5 Poin Konsensus Jadi Tak Efektif

31 Mei 2023, 19:21 WIB

Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.

Seoul, IDN Times - Lima Poin Konsensus (5PC) yang disepakati dua tahun lalu oleh para pemimpin ASEAN, termasuk junta militer Myanmar, kini dirasa kurang efektif membantu Myanmar keluar dari krisis politik.

Jae Hyeok Shin, profesor bidang politik dan hubungan internasional Universitas Korea, mengaku pesimistis dengan kondisi Myanmar saat ini. Meski, ASEAN telah sekuat tenaga membantu Myanmar.

“Saya pesimistis, karena militer sendiri butuh untuk ‘bertahan’ di Myanmar. Mereka akan melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan posisi mereka dan tetap memiliki kekuatan di Myanmar,” kata Jae, kepada 13 jurnalis program Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea Batch 2 Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia, di Universitas Korea, Seoul, Rabu (31/5/2023).

1. Tidak ada komitmen dari junta

Profesor Politik dan Hubungan Internasional Universitas Korea, Jae Hyeok Shin. (IDN Times/Sonya Michaella)

Jae juga mengakui tidak ada komitmen dan kemajuan dari junta untuk mengimplementasikan 5PC yang disepakati di Jakarta pada April 2021.

“Kenapa? Karena itu akan melukai posisi mereka. Sebaliknya, ASEAN tetap memegang teguh 5PC sebagai acuannya,” ucap Jae.

Sementara itu, lanjut dia, rakyat Myanmar juga mendesak agar junta militer segera turun dari pemerintahan dan meminta agar pemimpin sipil kembali. Namun, hal ini pun belum membuahkan hasil.

2. Rakyat Myanmar mencoba bertahan di negeri sendiri

Pihak oposisi Myanmar merasa kehilangan kepercayaan kepada ASEAN dalam mengatasi masalah krisis di Myanmar. (Twitter.com/kzy_linn)

Tak hanya mendesak agar junta turun, rakyat Myanmar harus melindungi diri sendiri. Padahal, mereka tinggal di negara sendiri.

“Apa yang dilakukan rakyat Myanmar saat ini hanya bekerja sama dan membangun koalisi dengan kelompok etnis untuk melindungi diri mereka dari serangan junta militer,” tutur Jae.

Di sisi lain, pemerintah Korsel menyatakan mendukung 5PC tetap menjadi acuan ASEAN untuk membantu memulihkan kondisi Myanmar.

"Tentu saja, pemerintah Korsel sepenuhnya mendukung dengan sangat kuat 5PC ini, dalam penyelesaian situasi di Myanmar," ujar Wakil Direktur Jenderal ASEAN dan Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Korsel Kim Dong Bae.

3. Indonesia tetap dorong implementasi 5PC

Presiden RI Joko Widodo membuka KTT ASEAN hari ke-2 di Labuan Bajo. (dok. Youtube Setpres RI)

Indonesia, sebagai Ketua ASEAN 2023, telah melakukan pendekatan dengan berbagai pihak di Myanmar. Hal ini ditegaskan oleh Presiden RI Joko "Jokowi" Widodo usai menggelar KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kita terus mendorong implementasi dari Lima Poin Konsensus, mendorong terciptanya dialog, tidak hanya dengan junta militer Myanmar tetapi juga dengan berbagai pihak," kata Jokowi, dalam konferensi pers, Kamis (11/5/2023).

Jokowi juga menjelaskan banyak pihak yang terlibat di Myanmar, sehingga harus didorong berdialog bersama.

Selama KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia tidak mengundang perwakilan dari Myanmar di level politik, sama halnya ketika Kamboja menggelar KTT ke-40 dan 41 tahun lalu di Phnom Penh. Kursi Myanmar tampak kosong selama di Labuan Bajo.