Jakarta, IDN Times - Pemimpin militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, pada Senin (4/7/2022) mengumumkan militer akan menarik diri dari pembicaraan politik yang sedang berlangsung. Selain itu, dia juga mempersilahkan kelompok sipil membentuk pemerintahan transisi.
Langkah ini dilakukan untuk menyelesaikan krisis politik yang terjadi sejak militer melakukan kudeta pada tahun lalu. Pengambilalihan kekuasaan oleh militer memicu unjuk rasa menuntut tentara mundur dari politik.
Melansir Reuters, Al-Burhan juga akan membubarkan dewan berdaulat yang berkuasa setelah pemerintahan baru terbentuk. Dewan itu dipimpin olehnya dan anggotanya terdiri dari militer dan sipil.
Al-Burhan menjelaskan, mundurnya tentara dari pembicaraan itu akan memungkinkan kelompok-kelompok politik dan revolusioner membentuk pemerintahan teknokrat. Dia menyerukan agar kelompok-kelompok itu segera memulai dialog serius, yang membawa semua orang kembali ke jalur transisi demokrasi.
Pemimpin militer itu menegaskan, militer akan berkomitmen untuk implementasi hasil dari pembicaraan kelompok sipil.
Al-Burhan tidak memberitahu bagaimana peran politik militer selanjutnya, tapi dia menyampaikan Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata yang baru akan dibentuk setelah pemerintah baru terbentuk. Dewan tersebut akan bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan.
Melansir Associated Press, pengumuman ini muncul setelah ada sembilan orang tewas dan sedikitnya 629 terluka, akibat tindakan keras pasukan keamanan dalam protes besar-besaran pada 30 Juni. Protes itu menuntut diakhirinya kekuasaan militer dalam pemerintahan, menurut keterangan Komite Dokter Sudan.
Pihak keamanan telah menggunakan kekerasan untuk menghalangi aksi pengunjuk rasa yang terjadi hampir setiap minggu sejak kudeta 25 Oktober pada tahun lalu. Sejauh ini, serentetan aksi telah menewaskan 113 orang, termasuk 18 anak-anak.
Hiba Morgan, Jurnalis Al Jazeera, menyampaikan bahwa para pengunjuk rasa telah menegaskan tuntutan untuk meminta militer mengakhiri kekuasaan. Dia yakin pengumuman Al-Burhan tidak akan menenangkan demonstran, karena menganggap penyatannya menunjukkan militer akan tetap terlibat sampai ada kesepakatan mengenai pemerintahan baru.
“Itu tidak cocok dengan para pengunjuk rasa. Mereka telah menuntut, selama tujuh bulan, bahwa mereka ingin melihat militer disingkirkan sebelum mereka melihat segala bentuk negosiasi terjadi antara partai-partai politik untuk membentuk pemerintahan transisi yang dipimpin oleh warga sipil. Ketika datang ke partai politik, mereka mengalami masalah dalam mencapai konsensus itu," kata Morgan.
“Dan jangan lupa bahwa pada hari pengambilalihan, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan mengatakan bahwa perbedaan politik antara partai-partailah yang membuat tentara mengambil alih kekuasaan dan membubarkan pemerintah transisi yang dimaksudkan untuk memimpin Sudan menuju demokrasi," tambahnya.
Sudan telah bergejolak sejak militer mengambil alih kekuasaan yang menghancurkan transisi singkat menuju demokrasi. Sebelum kudeta, Sudan dipimpin oleh Omar Al-Bashir yang kemudian digulingkan oleh militer dalam protes besar-besaran rakyat pada 2019.
Demi mengatasi gejolak politik yang terjadi di Sudan, misi politik PBB di Sudan, Uni Afrika, dan kelompok Pembangunan Antarpemerintah regional Afrika Timur telah mengambil sejumlah tindakan.
Namun, pembicaraan sampai saat ini masih belum membuahkan hasil, karena kelompok prodemokrasi berulang kali menolak melakukan diskusi yang melibatkan pihak militer, dan telah meminta militer untuk segera menyerahkan kendali kepada pemerintah sipil.