Minta Ubah Sistem Pemilu, Usul Bolsonaro Ditolak Kongres

Dalam beberapa pekan terakhir, Jair Bolsonaro menyerang panitia pemilu di negaranya. Dia menuduh sistem pemilu elektronik penuh dengan penipuan meski klaimnya tanpa bukti yang valid.

Bolsonaro menginginkan sistem pemilu diubah menggunakan kertas suara dengan alasan dapat diaudit dan diperiksa ulang. Jika sistem pemilu tidak diubah, ia mengancam tidak akan menerima hasil pemilu presiden tahun depan.

Bolsonaro bersama jajarannya mengajukan RUU untuk amandemen konstitusi mengubah sistem pemilu ke Kongres. Melansir kantor berita Reuters, parlemen berdebat tentang RUU tersebut pada hari Selasa (10/8).

Namun dalam perdebatan RUU tersebut, majelis rendah Kongres Brasil menolak proposal RUU yang didukung Bolsonaro. Sebanyak 229 anggota Kongres mendukung penolakan, 218 menentang dan 1 abstain serta puluhan anggota parlemen absen atau tidak hadir. Itu berarti, Kongres tidak meloloskan RUU yang diajukan oleh Bolsonaro dan sekutunya.

Bersamaan dengan jadwal penentuan perdebatan RUU yang diajukan oleh Bolsonaro dan sekutunya di Kongres, Bolsonaro juga mengadakan parade militer dengan konvoi tank dan kendaraan lapis baja di ibukota.

Parade militer tersebut adalah sebuah acara yang langka. Melansir Al Jazeera, secara resmi, acara itu adalah untuk angkatan bersenjata yang biasanya terjadi di luar ibukota. Namun, ini adalah pertama kalinya tank melewati istana kepresidenan, gedung Kongres, dan pengadilan tinggi sejak era kediktatoran.

Di atas tangga istana ibukota Brasilia, Presiden Bolsonaro berdiri dengan tersenyum bersama para petinggi militer di sisinya. Namun para pengamat menilai, parade militer langka yang dilakukan tersebut adalah sebagai salah satu cara untuk mengintimidasi Kongres.

Mauricio Santoro, ilmuwan politik dari Universitas Negeri Rio de Janeiro, mengatakan “presiden menggunakan parade tank ini untuk mencoba mengintimidasi Kongres dan Mahkamah Agung. Dia ingin menunjukkan bahwa angkatan bersenjata ada di pihaknya.”

Meski parade militer tersebut dibuat oleh Bolsonaro yang menurut penilaian pengamat untuk mengintimidasi Kongres, faktanya, Kongres tetap memutuskan untuk memblokir RUU yang bertujuan mengubah sistem pemilu elektronik, yang sudah dilakukan sejak tahun 1995 lalu.

Jair Bolsonaro adalah presiden dari kelompok sayap kanan. Ia disebut menjalin persahabatan dengan Donald Trump, mantan Presiden AS ke-45. Serangan Bolsonaro dan ancamannya yang tidak akan mengakui hasil pemilu tahun depan jika aturan tidak diubah, disebut seperti cara yang dilakukan oleh Donald Trump.

Namun keputusan untuk menggunakan parade militer telah membuat politisi oposisi baik dari sayap kanan atau sayap kiri, mengutuk pertunjukan tersebut.

Melansir laman The Guardian, Alessandro Vieira, seorang senator dari kelompok kanan-tengah, mengatakan tidak dapat diterima menghambur-hamburkan uang publik untuk “pameran kosong kekuatan militer. Brasil bukan mainan di tangan orang gila," cuit Vieira.

Senator lain yang bernama Simone Tebet mengecam para militer yang menilai bahwa itu “intimidasi yang tidak tepat dan inkonstitusional” terhadap sistem demokrasi Brasil.

Penilaian lain terhadap Jair Bolsonaro diberikan oleh Joao Roberto Martins Filho, seorang ahli militer terkemuka. Parade militer yang dilakukan di jantung ibukota Brasilia, menurutnya prosesi itu “sama sekali tidak pernah terdengar” dalam hampir empat dekade sejak akhir kediktatoran militer 1964-1985.

Martins Filho mengatakan “ada orang-orang yang mengatakan panglima militer mengendalikan Bolsonaro, tapi saya pikir dia benar-benar tidak terkendali,” komentarnya.

Bolsonaro juga dinilai hanya unjuk kekuatan karena merasa terpojok. Omar Aziz, presiden penyelidikan kongres terhadap bencana COVID-19 di Brasil mengatakan “Bolsonaro berpikir ini menunjukkan kekuatan, tetapi itu sebenarnya hanya bukti kerapuhan seorang presiden yang terpojok oleh penyelidikan korupsi dan ketidakmampuan administratif yang menyebabkan kematian, kelaparan, dan pengangguran di tengah pandemi yang tidak terkendali.”