Mochtar Kusumaatmadja Jadi Pahlawan Nasional, Menlu: Ini Kebanggaan

Menjawab pertanyaan IDN Times terkait usulan nama diplomat lain yang bisa menjadi pahlawan, Sugiono menjelaskan, jika memang banyak diplomat berjasa dari Kemlu RI.

“Coba tentu saja ini kan melalui serangkaian proses ya, ada penilaian dari tim yang dibentuk dalam rangka meng-assess para calon-calon yang akan diberikan gelar pahlawan nasional,” kata Sugiono.

“Nanti kita juga kita lihat lah siapa yang punya jasa besar dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa Indonesia, dan juga meningkatkan hubungan luar negeri yang baik yang sudah dilakukan oleh para diplomat-diplomat terdahulu di Indonesia ya kita akan usulkan,” imbuh dia.

Mochtar Kusumaatmadja dikenal sebagai akademisi, diplomat, sekaligus ahli hukum internasional terkemuka Indonesia. Ia lahir di Batavia pada 17 Februari 1929 dan wafat pada 6 Juni 2021.

Putra pasangan M. Taslim Kusumaatmadja dan Sulmini Soerawisastra ini dikenal cerdas dan berwawasan luas. Ayahnya adalah apoteker asal Sukapura, sementara ibunya guru asal Cirebon.

Mochtar menamatkan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada 1955. Kemudian ia meraih gelar Master of Laws di Yale Law School pada 1958 dan doktor di Unpad tahun 1962.

Ia mengawali karier sebagai dosen di Fakultas Hukum Unpad dan dikenal aktif meneliti hukum laut. Pemikirannya dituangkan dalam konsep Wawasan Nusantara yang lahir dari Deklarasi Djuanda 1957.

Gagasannya mengenai negara kepulauan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim. Laut, menurutnya, harus menjadi pemersatu, bukan pemisah antara pulau-pulau di Nusantara.

Pemikiran Mochtar akhirnya diterima dunia melalui UNCLOS 1982, menjadikan Indonesia diakui sebagai archipelagic state. Pencapaian ini disebut monumental dalam sejarah diplomasi dan hukum internasional Indonesia.

Ia diangkat sebagai Guru Besar Hukum Internasional Unpad pada 1970 dan Rektor pada 1973. Namun setahun kemudian, Presiden Soeharto mengangkatnya menjadi Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II.

Mochtar juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Pembangunan III dan IV. Di masa itu, ia memperkuat diplomasi hukum laut dan kerja sama internasional Indonesia.