Jakarta, IDN Times - Presiden Moldova, Maia Sandu, sedang mempertimbangkan untuk menghukum warganya yang berperang membantu Rusia di Ukraina. Bentuk sanksi yang dipertimbangkan adalah pencabutan kewarganegaraan bagi warga Moldova yang melanggar.
Sebagai informasi, di Moldova ada warga yang memiliki kewarganegaraan ganda Rusia-Moldova. Pemerintah khawatir mereka yang berkewarganegaraan ganda akan direkrut oleh Kremlin dalam mobilisasi militer, dikutip dari Al Jazeera, Senin (26/9/2022).
Pernyataan ini dikeluarkan Sandu setelah Rusia memutuskan mobilisasi parsial warga negaranya ke Ukraina. Mobilisasi ini akan melibatkan hingga 300 ribu warga Rusia.
Pemerintah Moldova khawatir Rusia akan merekrut warganya yang berkewarganegaraan Rusia-Moldova untuk ikut dalam operasi tersebut. Oleh karena itu, Moldova mempertimbangkan sanksi berupa pencabutan kewarganegaraan untuk mencegah warganya ikut berperang membela Rusia di Ukraina.
"Untuk mencegah hal itu terjadi, kami sedang menganalisis kemungkinan penerapan proses pencabutan kewarganegaraan Moldova bagi orang-orang (dengan paspor Rusia) yang berjuang di pihak agresor," kata Sandu, dikutip dari Times of India.
Melansir Reuters, ada sekitar 200 ribu orang yang memiliki kewarganegaraan ganda Rusia-Moldova di Transnistria.
Wilayah Transnistria memang didominasi oleh penutur bahasa Rusia. Transnistria sendiri sudah sejak lama dikuasai kelompok separatis yang didukung Rusia.
Rusia juga telah menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Transnistria sejak konflik bersenjata pada awal 1990-an. Kala itu, Rusia melihat kemajuan besar kelompor separatis yang berhasil merebut wilayah tersebut dari pemerintah Moldova.
Sanksi ini bukan hanya dipertimbangkan untuk warga dengan paspor ganda (Rusia-Moldova), tetapi juga mereka yang hanya memiliki paspor tunggal (Moldova). Sandu menegaskan, warga golongan tersebut akan dikenai sanksi yang lebih berat jika ketahuan berperang membantu Rusia.
"Kami juga melihat kemungkinan untuk membuat hukuman lebih keras bagi warga negara Moldova (tanpa paspor Rusia) yang berada di jajaran angkatan bersenjata agresor," kata Sandu.
Dia juga mengatakan, pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan Rusia agar warganya tidak terseret dalam perang.