Muhyiddin Heran Malaysia Sepakati Perjanjian Batas Laut dengan RI

11 Jun 2023, 17:00 WIB

Eks Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. (ANTARA Foto/Ho-FB Muhyiddin)

Jakarta, IDN Times - Ketua Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mendesak Anwar Ibrahim untuk menjelaskan, mengapa dia menandatangani perjanjian dengan Indonesia yang mengarah pada penetapan batas laut teritorial.

Muhyiddin mempertanyakan apakah perjanjian tersebut berarti Malaysia berkompromi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan nasional dan perbatasan internasional, kata Yassin di Negeri Sembilan pada Sabtu (10/6/2023).

Sebagai informasi, pada Kamis Indonesia-Malaysia menandatangani enam instrumen bilateral yang berkaitan dengan penyeberangan perbatasan, perdagangan, kerja sama promosi investasi, saling pengakuan sertifikasi halal untuk produk dalam negeri, serta dua perjanjian yang berkaitan dengan penetapan batas laut teritorial.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam kunjungan dua hari Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo ke Malaysia.

1. Isu yang sensitif

Eks Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. (ANTARA FOTO/Agus Setiawan)

Perjanjian laut teritorial melibatkan Laut Sulawesi dan bagian paling selatan Selat Melaka. Jokowi menyatakan penghargaan atas kesepakatan tersebut dan mengatakan perlu waktu 18 tahun untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Yassin, yang merupakan mantan Perdana Menteri Malaysia, merasa tidak nyaman mengetahui perjanjian tersebut.

“Ketika saya menjadi perdana menteri (Malaysia), ini adalah salah satu masalah (bilateral) yang tidak dapat kami selesaikan. Kami berdiskusi dan berdiskusi, tetapi tidak pernah bisa mencapai resolusi. Ini melibatkan hal-hal sensitif yang berkaitan dengan perbatasan Johor dan Sabah,” katanya, dilansir Channel News Asia.

“Indonesia sahabat kita, tapi soal kedaulatan negara, kita tidak bisa berkompromi. Kita tidak boleh menyerah bahkan satu inci pun. Dalam hal perbatasan internasional, kita harus mempertahankan hak dan kedaulatan nasional kita. Saya berharap (Anwar) menjelaskan masalah ini kepada masyarakat dan transparan,” sambung dia.

2. Tidak bisa diputuskan dengan cepat

Eks Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. (ANTARA Foto/Ho-FB Muhyiddin)

Selama memimpin Malaysia, Yassin disarankan oleh ahli maritim untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut.

“Mengenai masalah kedaulatan nasional dan perbatasan internasional dengan negara lain, dia tidak boleh membuat keputusan ini dengan seenaknya. Saya ingin dia menjelaskan dan membuat pernyataan kepada orang-orang mengapa dan apa yang disepakati, ”kata dia.

“Saya tidak membuat tuduhan apa pun, tetapi saya ingin dia memberikan penjelasan,” tambahnya.

3. Kata Jokowi soal kesepakatan terbaru Indonesia-Malaysia

Presiden Jokowi kunjungi IKN pakai jalur laut dari Balikpapan (dok.Sekretariat Presiden)

Di luar penetapan batas laut teritori, Jokowi mengapresiasi sejumlah kesepakatan yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia, seperti border crossing agreement, border trade agreement, sertifikasi halal, dan kerja sama investasi.

Kedua pemimpin juga menyoroti pentingnya pekerja migran Indonesia di Negeri Jiran.

“Saya dan Pak Anwar sepakat untuk membentuk mekanisme khusus bilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah pekerja migran Indonesia. Saya juga mendorong Community Learning Center di Semenanjung segera diwujudkan, dan juga WNI yang ada di Depo Imigrasi juga bisa segera dipulangkan, serta one channel system harus dioptimalkan,” kata Jokowi.

Jokowi kemudian mengajak Malaysia berkolaborasi melawan diskriminasi kelapa sawit dan juga komoditas lainnya.

“Jangan sampai komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh Malaysia, oleh Indonesia, didiskriminasi di negara lain,” ungkap Jokowi.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.