Jakarta, IDN Times - Hiroshi Kasamatsu, eksekutif Jepang, yang ditahan oleh junta Myanmar atas pelanggaran harga beras telah dibebaskan pada Senin (12/8/2024). Dia ditahan selama lebih dari satu bulan dan telah dinyatakan bersalah.
Kasamatsu merupakan direktur supermarket Myanmar Aeon Orange, yang mengelola beberapa toko di pusat komersial Yangon. Dia dituduh menjual beras dengan harga lebih tinggi dengan tujuan menciptakan kekacauan ekonomi.
Kementerian Luar Negeri Jepang menyampaikan Kasamatsu dihukum karena melanggar undang-undang tentang kebutuhan dan layanan sehari-hari. Dia telah dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan dijatuhi denda 500 ribu kyat (Rp2,4 juta).
"Kami mengetahui bahwa ia telah dibebaskan dan tidak ada masalah khusus dengan kesehatannya," kata kementerian tersebut, dikutip dari RFI.
Pada Senin, Zaw Min Tun, juru bicara junta, mengatakan Kasamatsu telah dibebaskan.
Aeon juga telah menyampaikan bahwa karyawannya telah dibebaskan.
Dilansir Associated Press, Kasamatsu ditahan atas tuduhan menaikkan harga beras dari 31 persen hingga 70 persen di atas harga resmi yang ditetapkan oleh Federasi Beras Myanmar. Pelanggaran harga ini melibatkan 62 tersangka, 102 gudang, 53 supermarket dan superstore, 25 pabrik dan tujuh toko lainnya di kota-kota besar.
Kasamatsu merupakan salah satu dari sejumlah eksekutif asing yang ditangkap atas tuduhan serupa. Dalam kasus ini pihak berwenang juga menahan tiga warga negara Myanmar yang bekerja untuk perusahaan ritel lokal.
Media pemerintah menyalahkan fenomena El Nino dan penimbun pasar sebagai penyebab kenaikan harga beras. Namun, analis mengatakan kerusuhan sipil dan gejolak ekonomi merupakan faktor utama.
Militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada tahun 2021, yang memicu protes tanpa kekerasan yang kemudian berkembang menjadi perlawanan bersenjata. Konflik itu membuat ekonomi Myanmar kesulitan karena mengganggu upaya pemulihan dari wabah COVID-19.
Sejak berkuasa, militer telah memperkenalkan lebih banyak persyaratan untuk lisensi ekspor dan impor, dan memperketat peraturan tentang impor bahan bakar. Krisis juga memburuk karena penukaran dolar Amerika Serikat di pasar terbuka bernilai lebih dari dua kali lipat dari nilai tukar tetap di bank sentral, sehingga menambah tekanan pada bisnis.
Jepang secara historis telah menjalin hubungan persahabatan dengan Myanmar. Dibandingkan dengan banyak negara Barat, Jepang mengambil pendekatan yang lebih lunak terhadap pemerintahan militer yang memiliki catatan buruk hak asasi manusia dan pelemahan demokrasi.
Tokyo belum memberlakukan sanksi ekonomi meskipun tidak mengakui legitimasi pemerintah saat ini dan mendesak pemulihan demokrasi, serta membatasi bantuan untuk tujuan kemanusiaan.