Xinjiang, IDN Times - Uni Eropa (UE), Inggris, AS, dan Kanada menjatuhkan sanksi kepada pejabat Tiongkok. Sanksi ini diberikan terkait tuduhan bahwa pemerintah Tiongkok telah melakukan penyiksaan, kerja paksa, dan pelecehan seksual terhadap etnis Uighur di kamp Xinjiang.
Sanksi UE dengan cepat direspon oleh pemerintah Tiongkok yang menjatuhkan sanksi kepada anggota parlemen Eropa dan entitas Eropa.
Melansir dari The Guardian, tindakan Tiongkok terhadap etnis Uighur yang mayoritas beragama Islam di kamp Xinjiang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan bahwa perlakukan Tiongkok terhadap Uighur adalah "penahanan massal terbesar terhadap kelompok etnis dan agama sejak perang dunia kedua". Bukti penindasan di Xinjiang "jelas dan menenangkan". Raab menyampaikan kepada parlemen bahwa sanksi dengan pembekuan aset terhadap empat pejabat Tiongkok akan segera dilakukan.
Sanksi yang dijatuhkan UE dan Inggris yaitu kepada empat pejabat Tiongkok: Zhu Hailun, mantan sekretaris komite urusan politik Xinjiang, dipandang sebagai arsitek program interniran Uighur; Wang Junzheng, pemimpin produksi dan konstruksi Xinjiang; Chen Mingguo, direktur biro keamanan publik Xinjiang; dan Wang Mingshan, sekretaris komite politik wilayah Xinjiang.
Chen Mingguo dituduh oleh UE telah melakukan penahanan sewenang-wenang serta tidak memberikan kebebasan kepada etnis Uighur yang mayoritas Muslim. Sanksi yang UE jatuhkan dikritik oleh Hungaria melalui Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto yang dianggap sanksi tidak ada gunanya. Hungaria sangat ingin mendapatkan vaksin dari Rusia atau Tiongkok dan telah dilobi oleh Tiongkok untuk memperoleh vaksin.
AS dan Kanada juga menjatuhkan sanksi pada beberapa pejabat senior Tiongkok sebagai tanggapan mereka terkait perlakukan di kamp Xinjiang. AS sebelumnya melalui Menteri Luar Negeri Blinken telah mengecam tindakan Tiongkok terhadap Uighur dan menyebut perlakukan Tiongkok sebagai perilaku genosida. Sementara itu Kementerian Luar Negeri Kanada menyampaikan bahwa telah banyak bukti yang menunjukkan pemerintah Tiongkok melakukan pelanggaran di Xinjiang.
AS dikabarkan menjatuhkan sanksi kepada Chen Mingguo, Wang Junzheng, dan Chen Quanguo, yang tidak disanksi oleh UE.
Langkah AS dan UE dilakukan setelah pembicaraan dua hari antara pejabat AS dan Tiongkok pekan lalu.
Melansir dari France 24, sanksi UE terhadap Tiongkok merupakan tindakan signifikan pertama sejak peristiwa Lapangan Tiananmen pada 1989. Sanksi dari UE telah direspon oleh Tiongkok yang membalas dengan memberikan sanksi kepada anggota parlemen Eropa, badan pembuat keputusan kebijakan luar negeri utama UE yang dikenal sebagai Komite Politik dan Keamanan, dan dua lembaga lainnya. Sanksi dijatuhkan terhadap 10 orang Eropa.
Politisi Jerman Reinhard Butikofer, yang mengetuai delegasi Parlemen Eropa untuk Tiongkok, termasuk tokoh paling terkenal yang terkena dampak. Orang Jerman lainnya yang termasuk dalam daftar sanksi adalah Adrian Zenz, seorang sarjana yang penelitiannya dikutip oleh Departemen Luar Negeri tahun lalu ketika menyoroti dugaan pelanggaran di Xinjiang.
Anggota parlemen Belanda Sjoerd Sjoerdsma juga dimasukkan dalam daftar sanksi, dia mengatakan. "Sanksi ini membuktikan bahwa Tiongkok peka terhadap tekanan. “Biarlah ini menjadi penyemangat bagi semua kolega Eropa saya: Bicaralah!”
Setelah sanksi diumumkan Belanda memanggil duta besar Tiongkok di Den Haag.
Yayasan Aliansi Demokrasi nirlaba, yang didirikan oleh mantan sekretaris jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen, termasuk dalam organisasi yang disanksi Tiongkok.
Mereka yang dijatuhkan sanksi akan dilarang untuk masuk ke Tiongkok dan melakukan berbisnis dengan pihak Tiongkok, Beijing menuduh targetnya sangat merugikan kedaulatan negara atas Xinjiang.
Melansir dari BBC, saat ini diperkirakan ada lebih dari satu juta orang Uighur dan minoritas lainnya ditahan di kamp-kamp di Xinjiang. Xinjiang terletak di barat laut Tiongkok dan merupakan wilayah terbesar di negara itu. Xinjiang merupakan wilayah otonom, yang seharusnya memiliki beberapa kekuatan pemerintahan sendiri, namun pada kenyataanya harus menghadapi pembatasan besar oleh pemerintah pusat. Orang Uighur di Xinjiang berbicara dalam bahasa yang berbeda dengan bahasa Tiongkok, mirip dengan bahasa Turki, dan menganggap diri mereka dekat secara budaya dan etnis dengan negara-negara Asia Tengah.
Investigasi BBC yang diterbitkan pada Februari memuat kesaksian langsung dari pemerkosaan sistematis, pelecehan seksual, dan penyiksaan terhadap para tahanan. Seorang wanita Uighur yang pernah berada di kamp mengatakan wanita dikeluarkan dari sel mereka "setiap malam" dan diperkosa oleh satu atau lebih pria yang mengenakan topeng.
Seorang mantan penjaga di salah satu kamp, yang berbicara tanpa menyebut nama, menggambarkan adanya penyiksaan dan terjadi kekurangan makanan pada narapidana.
Selain itu Tiongkok yang menyebut kamp sebagai tempat pendidikan ulang juga dituduh telah melakukan melakukan sterilisasi paksa terhadap perempuan Uighur dan memisahkan anak dari keluarganya. Kerja paksa juga diduga terjadi terhadap mereka yang ditahan di kamp Xinjiang.
Pemerintah Tiongkok awalnya menyangkal keberadaan kamp-kamp tersebut, sebelum mempertahankannya sebagai tindakan yang diperlukan sebagai melawan terorisme. Mereka membantah adanya tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.