16 Negara Barat Kecam Penempatan Tentara Bayaran Rusia di Mali

Negara-negara Barat sangat menyayangkan langkah keputusan pemerintah Mali yang telah menyewa tentara bayaran Wagner, kelompok pasukan rahasia yang disebut berasal dari Rusia. Barat mengatakan lebih baik Mali menggunakan uang negara itu untuk memperkuat pasukannya sendiri daripada menyewa tentara bayaran.

Keberadaan kelompok Wagner di Mali, juga dikhawatirkan akan menimbulkan peningkatan pelanggaran HAM di negara tersebut. Hal ini berdasarkan catatan bahwa kelompok Wagner memiliki raport merah di beberapa negara seperti di Libya dan Suriah.

Dilansir BBC, sebanyak 16 negara Barat pada hari Kamis mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam keberadaan tentara bayaran Wagner di Mali. 16 negara tersebut adalah Belgia, Kanada, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Prancis, Jerman, Italia, Lithuania, Belanda, Norwegia, Portugal, Rumania dan Swedia serta Inggris.

Amerika Serikat (AS) tidak ikut dalam penandatanganan pernyataan bersama, tapi ikut mengecam keberadaan tentara bayaran Wagner.

Keprihatinan negara-negara Barat itu adalah bahwa kelompok Wagner dianggap dapat "lebih memperburuk situasi keamanan di Afrika Barat" yang sedang berjuang memerangi kelompok jihadis sempalan ISIS. 

Selain mengecam keberadaan tentara bayaran Wagner di Mali, dalam pernyataan bersama lebih dari selusin negara Barat itu menyebutkan bahwa mereka menuduh Rusia memberikan pasokan senjata untuk tentara bayaran itu.

Dilansir Deutsche Welle, negara-negara Barat itu menyerukan Rusia untuk "kembali ke perilaku yang bertanggung jawab dan konstruktif di kawasan itu."

Pihak Rusia membantah bahwa mereka terlibat hubungan dengan pasukan tentara bayaran swasta tersebut. Mereka menyangkal tidak memiliki keterlibatan dengan kelompok Wagner.

Baru-baru ini, rekam jejak buruk yang ditorehkan oleh kelompok Wagner telah membuat Uni Eropa (UE) menjatuhkan sanksi. Kelompok Wagner dituduh telah terlibat dalam banyak pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Keberadaan kelompok Wagner dari Rusia yang disebut sangat rahasia, mulai tercium ke publik ketika mereka terlibat konflik di Ukraina timur. Saat itu, pasukan separatis Ukraina berperang melawan pemerintah pusat.

Dalam konflik yang terjadi pada tahun 2014 itu, sekitar 14.000 orang tewas. Kelompok Wagner disebut membantu pasukan separatis Ukraina melawan pemerintah.

Mali adalah salah satu pusat gejolak kelompok ekstremis sempalan ISIS, yang kemudian merembet ke beberapa negara tetangga. Mali kemudian meminta bantuan Prancis untuk mengatasi kelompok ekstremis itu.

Sebagai negara bekas kolonial, Prancis jadi patron bagi Mali dan lantas mengirimkan ribuan pasukan dalam serangkaian operasi militer. Operasi militer saat ini yang masih aktif bernama Operasi Barkhane.

Bulan ini, Prancis telah menarik ribuan pasukannya yang berada di basis militer Mali utara. Langkah itu dilakukan sesuai dengan janji Presiden Emmanuel Macron, yang akan mengurangi pasukan Prancis sebanyak 2.000 personel.

Tidak begitu jelas alasan utama penarikan pasukan itu, namun ada dugaan karena Mali telah mengalami gejolak politik dalam negeri seperti kudeta militer dua kali dalam waktu hanya 9 bulan.

Dilansir France24, Presiden Macron rencananya akan mengunjungi Mali pekan ini untuk bertemu dengan pemimpin kudeta, Kolonel Assimi Goita. Dia ingin menyampaikan kekhawatiran tentang pengerahan tentara bayaran Wagner tersebut.

Tapi rencana kunjungan itu gagal karena meningkatnya infeksi COVID-19 di Prancis, yang telah membuat pemerintah negara itu kembali sibuk untuk menahan wabah agar tidak meluas. 

Sejak informasi kelompok Wagner terungkap ke publik pada tahun 2014, beberapa catatan menunjukkan bahwa kelompok itu juga pernah aktif di Mozambik, Sudan, Republik Afrika Tengah dan lainnya. Aksi mereka dituduh banyak melakukan pelanggaran HAM.