Menguak Penyebab Kudeta di Sederet Negara Afrika Barat

09 Sep 2021, 05:30 WIB

Kendaraan tempur militer Guinea sedang berpatroli di Ibu Kota Guinea, Conakry, pasca kudeta. twitter.com/ROmuyaaye

Jakarta, IDN Times - Lengsernya Presiden Republik Guinea. Alpha Condé, setelah dikudeta oleh militernya, 5 Agustus 2021, memberikan pelajaran penting mengenai fenomena yang membayangi Afrika. Rentannya benua itu terhadap aksi kudeta, menunjukkan sebuah pola transisi inkonstitusional yang marak terjadi, terutama di negara-negara Afrika Barat.

Dikutip dari The New York Times, kudeta di Guinea terjadi tepat satu tahun pascapilpres. Saat itu, Condé yang seharusnya turun dari jabatannya karena sudah menjabat dua periode. Namun, ternyata dia tetap mengikuti pilpres setelah ia secara sepihak mengubah masa jabatan presiden yang tertera di konstitusi.

Meskipun demikian, Condé akhirnya terpilih secara demokratis dan sesuai dengan perubahan konstitusi yang telah ia lakukan. Oleh sebab itu, komunitas internasional mengecam cara "inkonstitusional" militer Guinea karena yang melakukan kudeta.

Berikut adalah beberapa negara di Afrika Barat yang diselimuti kudeta dalam beberapa bulan terakhir beserta alasan mengapa aksi kudeta marak terjadi di Afrika.

1. Chad

Presiden Sementara Chad, Mahamat Idriss Deby. twitter.com/HonourableMedia

Terbunuhnya Presiden Chad, Idriss Déby, ketika sedang memimpin pertempuran melawan pasukan pemberontak 19 April 2021 lalu menjadi awal kudeta terselubung. Berselang satu hari setelah kematiannya, militer Chad langsung mengambil alih pemerintahan. Militer lantas menunjuk anak dari Presiden Déby, Mahamat Idriss Deby, sebagai pemimpin pemerintahan sementara, seperti yang dilansir BBC.

Mahamat yang merupakan seorang komandan militer, sama seperti ayahnya, memiliki pengaruh kuat dengan angkatan militer Chad. Dengan demikian, Mahamat berhasil mengonsolidasi kekuasaan pascakematian ayahnya.

Namun, aksi yang dilakukan Mahamat bersama militer Chad mendapat protes keras dari pihak oposisi yang menyebut tindakan mereka sebagai "kudeta tersembunyi". Oposisi menegaskan bahwa Chad bukan sebuah negara monarki dan apa yang telah dilakukan militer tersebut ialah tindakan inkonstitusional.

2. Mali

Wakil Presiden Kolonel Assimi Goita (kiri) dan Presiden Bah Ndaw (kanan) saat pelantikan keduanya untuk memimpin pemerintahan transisi Mali, pada 25 September 2020. twitter.com/PresidenceMali

Tidak puas mengambil alih kekuasaan sekali saja, seorang perwira tinggi dengan pangkat kolonel kembali mengudeta Mali untuk kedua kalinya. Kolonel Assimi Goïta dilaporkan menyingkirkan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Presiden Bah Ndaw dan Perdana Menteri Moctar Ouane pada 24 Mei 2021.

Dilaporkan The Conversation, Goïta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Mali dan pemimpin tertinggi militer Mali, mengerahkan pasukannya untuk menangkap Bah Ndaw dan Moctar Ouane. Ia menuduh kedua petinggi Mali tersebut telah gagal memimpin dan menyabotase proses transisi demokratis di Mali.

Sembilan bulan sebelumnya, pada 18 Agustus 2020, Goïta berhasil menggulingkan Presiden Ibrahim Boubacar Keïta yang sudah tidak populer. Saat itu, militer Mali menerima sambutan besar dari masyarakat. Namun, suasana jauh berbeda ketika pihak militer kembali mengambil alih kekuasaan sipil beberapa bulan lalu.

Mali yang masih diguncang dengan ancaman keamanan tingkat tinggi, seperti kelompok ekstremis dan teroris, ditambah krisis ekonomi yang beralarut-larut membuat kondisi negara tersebut sangat tidak stabil.

3. Kudeta di Benua Afrika

Komite Nasional untuk Keselamatan Rakyat (CNSP) Mali dipimpin oleh Kolonel Assimi Goita saat melakukan negoisasi dengan ECOWAS (Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat), pada 23 Agustus 2020. twitter.com/CNSP20

Proses pergantian kekuasaan secara paksa tanpa jalur hukum sudah menjadi salah satu peristiwa yang umum terjadi di Afrika. Kekuatan militer selalu memegang peranan penting dalam aksi kudeta. Tanpa militer, kudeta sangat tidak mungkin terjadi.

Dilaporkan Institute for Security Studies, sejak memasuki 2000-an, proses perdebatan demokrasi di Afrika mulai secara bertahap memasuki tahap yang riskan. Kualitas proses pemilu, penentuan masa jabatan kepemimpinan, legitimasi, dan peforma serta tanggung jawab politik-ekonomi menjadi perdebatan panas yang menyelimuti negara-negara di Afrika.

Kegagalan pemerintah petahana dalam menjawab perdebatan tersebut, sering kali dibuktikan dengan aksi kudeta yang dilakukan pihak militer. Tetapi, semua selalu diawali dengan protes dan demonstrasi besar-besaran anti pemerintah yang menurunkan kredibelitas dan keabsahan pemerintahan petahana.