Negosiasi Gencatan Senjata Gagal, Israel Intensifkan Serangan ke Rafah

12 Mei 2024, 08:30 WIB

Israel mengebom Rafah, Mei 2024. (dok. X @sahouraxo)

Jakarta, IDN Times - Israel mulai melancarkan serangan intensif ke Rafah, kota paling selatan Gaza, pada Jumat (10/5/2024) setelah perundingan gencatan senjata Israel-Hamas yang diadakan di Kairo, Mesir, gagal mencapai kesepakatan sebelumnya.

Jumlah korban belum dapat dipastikan hingga saat ini. Sementara itu, Rumah Sakit Kuwait di Rafah sebagian besar tidak beroperasi, dikutip dari ANTARA, Minggu (12/5/2024).

Sementara, sekitar 110 ribu orang dilaporkan telah meninggalkan Rafah untuk menyelamatkan diri dan Israel semakin intensif membombardir kota tersebut.

1. Majelis Umum PBB sahkan hak dan keistimewaan baru ke Palestina

Papan nama negara Palestina di PBB. (dok. UN News)

Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara dengan selisih yang besar pada Jumat, untuk memberikan hak dan keistimewaan baru kepada Palestina. Resolusi itu juga meminta Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan kembali permintaan Palestina untuk menjadi anggota PBB yang ke-194.

PBB menyetujui resolusi yang disponsori Arab dan Palestina dengan suara 143 mendukung, 9 menolak, serta 25 abstain. Amerika Serikat (AS) memberikan suara menentang bersama dengan Israel, Argentina, Ceko, Hongaria, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Papua Nugini.

Pemungutan suara tersebut mencerminkan dukungan global yang luas terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB, dengan banyak negara menyatakan kemarahan atas meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza dan ketakutan akan serangan besar-besaran Israel di Rafah.

2. Status Palestina masih pengamat non-anggota

Meskipun resolusi yang dikeluarkan pada Jumat memberi Palestina beberapa hak dan keistimewaan baru, resolusi tersebut menegaskan kembali bahwa Palestina tetap menjadi negara pengamat non-anggota tanpa keanggotaan penuh di PBB. Artinya, Palestina belum punya hak untuk memberikan suara di Majelis Umum atau konferensi mana pun.

AS telah menegaskan bahwa mereka akan memblokir keanggotaan dan status kenegaraan Palestina sampai perundingan langsung dengan Israel menyelesaikan masalah-masalah utama, termasuk keamanan, perbatasan dan masa depan Yerusalem, serta mengarah pada solusi dua negara.

3. AS ingin ada jaminan pendirian negara Yahudi Israel

Wakil Duta Besar AS, Robert Wood, mengatakan supaya AS mendukung negara Palestina, perundingan langsung harus menjamin keamanan dan masa depan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis dan bahwa warga Palestina dapat hidup damai di negara mereka sendiri.

AS juga memveto resolusi dewan yang didukung banyak pihak pada 18 April, yang akan membuka jalan bagi Palestina menjadi anggota penuh PBB.

Berdasarkan Piagam PBB, calon anggota PBB harus “cinta damai” dan Dewan Keamanan harus merekomendasikan penerimaan mereka ke Majelis Umum untuk mendapatkan persetujuan akhir. Palestina menjadi negara pengamat non-anggota PBB sejak 2012.