Ngambek Diembargo, PM Kamboja: Hancurkan Semua Senjata Buatan AS!

11 Des 2021, 12:25 WIB

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen tiba pada peringatan 41 tahun runtuhnya rezim Khmer Merah di Phnom Penh, Kamboja, pada 7 Januari 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer

Jakarta, IDN Times – Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen, memerintahkan militer untuk menghancurkan seluruh senjata buatan Amerika Serikat (AS), membuangnya, atau menyimpannya di gudang.

Pernyataan yang disampaikan pada Jumat (10/12/2021) itu merupakan respons Kamboja atas embargo senjata yang dilakukan AS, terkait masalah hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan hubungan Phnom Penh yang semakin dekat dengan China, demikian dikutip dari AFP.

Tujuan Washington menjatuhkan embargo adalah membatasi badan militer dan intelijen Kamboja kepada perangkat dan layanan pertahanan AS.

1. Kamboja pertanyakan kualitas senjata AS

Duta Besar Tiongkok untuk Kamboja dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dalam seremoni penyerahan bantuan vaksin pada Minggu (7/2/2021). (Facebook.com/Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister)

Hun Sen mencemooh kualitas senjata buatan AS yang disebutnya jelek, sehingga senjata tersebut harus ditinjau kembali atau dihancurkan.

"Saya memerintahkan semua unit tentara untuk segera meninjau senjata dan barang-barang militer yang dimiliki Kamboja saat ini. (Kamboja) harus menarik semua senjata dan barang militer AS jika ada, taruh di gudang atau hancurkan sebagaimana mestinya," kata Hun Sen dalam sebuah unggahan Facebook.

"(Embargo senjata AS) adalah peringatan kepada generasi Kamboja berikutnya yang memimpin negeri, bahwa jika mereka menginginkan sektor pertahanan yang independen, tolong jangan gunakan senjata AS,” tutur dia.

2. Hun Sen bantah tuduhan AS

Ilustrasi White House (Unsplash/Stephen Walker)

Kemudian, Hun Sen mengatakan, banyak negara-negara yang menggunakan senjata AS tapi kalah perang. Dia merujuk Afghanistan sebagai contoh, yang kini kekuasaannya berada di tangan Taliban, kelompok yang bertahun-tahun ingin ditumpas AS.

Pada November lalu, Washington menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat Kamboja atas tuduhan korupsi terkait pangkalan angkatan laut yang didanai AS. Gedung Putih juga menolak pembangunan pangkalan militer yang didanai China.

Pada kesempatan lain, Hun Sen berulang kali membantah, Kamboja tidak akan menjadi tuan rumah bagi militer China.

3. China bela Kamboja dari sanksi AS

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam sebuah pertemuan bilateral pada Februari 2021. (Facebook.com/Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister)

Dikutip dari The Hill, Pemerintah Kamboja menyebut sanksi yang diberikan AS kepada dua pejabat pertahanan dilatarbelakangi motif politik.

"Sanksi dari AS bersifat unilateral dan keputusannya tidak didasarkan pada aturan hukum, dan ini tidak adil bagi Kamboja" tutur Juru Bicara Ppemerintahan Kamboja.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, ikut membela Hun Sen terkait sanksi yang diberikan AS. Ia mengungkapkan, kerja sama China-Kamboja pada proyek pangkalan laut menguntungkan kedua pihak, sedangkan pemberian sanksi AS hanya untuk mengusik urusan dalam negeri Kamboja.

"China akan selalu menentang sanksi unilateral dan long-arm jurisdiction yang dimiliki AS, sehingga membuatnya dapat melakukan intervensi ke urusan dalam negeri negara lain" kata Wenbin.