Niger Akhiri Perjanjian Militer dengan Amerika Serikat

Dilansir CNN, pengumuman berakhirnya perjanjian disampaikan Kolonel Mayor Amadou Abdramane, juru bicara militer Niger di televisi nasional.

"Pemerintah Niger, dengan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan rakyatnya, memutuskan dengan penuh tanggung jawab untuk segera membatalkan perjanjian yang berkaitan dengan status personel militer AS dan pegawai sipil Departemen Pertahanan AS di wilayah Republik Niger,” kata Abdramane.

Abdramane mengatakan bahwa perjanjian antara kedua negara, yang ditandatangani pada tahun 2012 telah melanggar aturan konstitusional dan demokratis kedaulatan Niger.

“Perjanjian ini tidak hanya sangat tidak adil secara substansi, tapi juga tidak memenuhi aspirasi dan kepentingan rakyat Nigeria,” tambahnya.

Dia mengatakan negaranya tidak mengetahui jumlah personel sipil dan tentara AS di Niger atau jumlah peralatan yang dikerahkan, dan berdasarkan perjanjian itu militer AS tidak memiliki kewajiban untuk menanggapi setiap permintaan bantuan melawan militan.

Dilansir Reuters, Abdramane mengatakan bahwa delegasi AS dalam kunjungan tidak mengikuti protokol diplomatik. Niger tidak diberitahu tentang komposisi delegasi, tanggal kedatangan atau agendanya.

“Niger menyesali niat delegasi AS untuk menolak hak rakyat Niger yang berdaulat untuk memilih mitra dan jenis kemitraan yang benar-benar mampu membantu mereka memerangi terorisme,” kata Abdramane.

Kolonel militer itu mengecam sikap delegasi AS yang dianggap merendahkan, dan disertai ancaman pembalasan dari pimpinan delegasi AS terhadap pemerintah dan rakyat Niger.

Pejabat AS mengatakan, para pejabat senior negaranya mengadakan diskusi jujur di Niger awal pekan ini mengenai perkembangan dewan militer yang berkuasa di Niger, yang dikenal sebagai CNSP.

“Kami berhubungan dengan CNSP dan akan memberikan pembaruan lebih lanjut sebagaimana diperlukan,” kata pejabat itu.

Niger pernah menjadi mitra regional utama bagi AS, tapi hubungan tersebut memburuk sejak militer melakukan kudeta pada Juli tahun lalu. AS kemudian menarik hampir separuh dari 1.100 tentaranya yang ditempatkan di Niger.

Militer AS di Niger beroperasi di dua pangkalan, termasuk pangkalan drone yang dikenal sebagai Pangkalan Udara 201, yang dibangun di dekat Agadez di Niger tengah dengan biaya lebih dari 100 juta dolar AS (Rp1,5 triliun). Sejak 2018, pangkalan tersebut telah digunakan untuk menargetkan militan ISIS dan Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimeen, afiliasi Al-Qaeda di wilayah Sahel.

Pejabat Pentagon yakin bahwa mempertahankan kehadiran di Niger sangat penting dalam upaya mengatasi terorisme di wilayah tersebut. Pada Oktober, Pentagon mengatakan pihaknya masih menilai bagaimana perubahan tersebut akan berdampak pada tentara AS.

Dalam surat yang dikirimkan ke Kongres pada Desember 2023, Presiden AS Joe Biden mencatat bahwa sekitar 648 personel militer AS masih berada di Niger.

Junta Niger juga telah melakukan hal yang sama dengan penguasa militer di negara tetangga Mali dan Burkina Faso, yaitu mengusir pasukan Prancis dan Eropa lainnya, dan meminta dukungan Rusia.