Niger Akhiri Perjanjian Militer dengan Amerika Serikat
Jakarta, IDN Times - Pemerintah junta Niger mengumumkan telah mengakhiri perjanjian militer dengan Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (16/3/2024). Perjanjian itu mengizinkan personel militer dan staf sipil dari Departemen Pertahanan AS beroperasi di Niger.
Keputusan tersebut disampaikan setelah pejabat Niger melakukan pembicaraan selama beberapa hari dengan pejabat diplomatik dan militer AS pada minggu ini. Delegasi AS dipimpin Molly Phee, asisten menteri luar negeri untuk urusan afrika dan Jenderal Michael Langley, komandan Komando AS di Afrika.
1. Perjanjian militer dengan AS melanggar kontitusi
Dilansir CNN, pengumuman berakhirnya perjanjian disampaikan Kolonel Mayor Amadou Abdramane, juru bicara militer Niger di televisi nasional.
"Pemerintah Niger, dengan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan rakyatnya, memutuskan dengan penuh tanggung jawab untuk segera membatalkan perjanjian yang berkaitan dengan status personel militer AS dan pegawai sipil Departemen Pertahanan AS di wilayah Republik Niger,” kata Abdramane.
Abdramane mengatakan bahwa perjanjian antara kedua negara, yang ditandatangani pada tahun 2012 telah melanggar aturan konstitusional dan demokratis kedaulatan Niger.
“Perjanjian ini tidak hanya sangat tidak adil secara substansi, tapi juga tidak memenuhi aspirasi dan kepentingan rakyat Nigeria,” tambahnya.
Dia mengatakan negaranya tidak mengetahui jumlah personel sipil dan tentara AS di Niger atau jumlah peralatan yang dikerahkan, dan berdasarkan perjanjian itu militer AS tidak memiliki kewajiban untuk menanggapi setiap permintaan bantuan melawan militan.