Jakarta, IDN Times - Pemerintah militer Niger, pada Senin (4/9/2023), membuka kembali wilayah udaranya setelah melakukan penutupan usai ancaman intervensi militer ECOWAS. Keputusan itu ditetapkan setelah berakhirnya jangka waktu penyerahan kekuasaan.
Sebelumnya, Aljazair mengklaim telah menolak izin terbang pesawat militer Prancis, karena menganggapnya berniat melancarkan intervensi militer ke Niger. Sebab, Aljazair selama ini menolak keras segala intervensi militer asing di Niger.
Kementerian Transportasi Niger resmi membuka wilayah udaranya khusus untuk penerbangan komersial, baik domestik maupun internasional. Namun, seluruh penerbangan militer masih dilarang.
"Wilayah udara masih ditutup untuk semua penerbangan militer dan penerbangan khusus lainnya. Penerbangan khusus diharuskan mendapat otorisasi terlebih dahulu dari pemerintah," kata kementerian, dikutip Africa News.
Setelah kudeta militer pada akhir Juli lalu, perbatasan darat dan udara Niger masih dibuka hanya untuk beberapa negara tetangganya, seperti Aljazair, Burkina Faso, Libya, Mali, dan Chad.
Perdana Menteri Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, bahwa negaranya masih melanjutkan kontak dengan ECOWAS. Namun, ia tidak memungkiri adanya persiapan terkait kemungkinan serangan militer.
"Kami tidak menyetop kontak dengan ECOWAS. Kami terus melanjutkan kontak dan dialog dengan mereka. Kami punya harapan dapat mencapai kesepakatan dalam beberapa hari ke depan," terang Lamine Zeine, dikutip France24.
"Kami juga terancam diserang kapan pun. Maka dari itu, segala persiapan sudah dilakukan. Ini akan menjadi perang yang tidak sebanding. Kami memutuskan untuk mempertahankan negara kami jika memang terjadi serangan," sambungnya.
Pada Minggu (3/9/2023), ribuan demonstran masih menggelar protes di depan bundaran dekat pangkalan militer Prancis. Mereka menginginkan agar pasukan Prancis meninggalkan negaranya.
Protes itu dilakukan setelah mendengar pernyataan pemerintah militer Niger, yang menyebut Prancis kembali mengintervensi negaranya. Junta militer menganggap Prancis terus membela Presiden Mohamed Bazoum.
Dalam aksinya, demonstran menyuarakan slogan anti-Prancis, seperti "Tenggelamlah bersama Prancis! Pergi Prancis".
Pada awal Agustus, rezim militer telah mencabut seluruh perjanjian militer dengan Prancis di masa kepemimpinan Bazoum untuk meringkus teroris. Sampai saat ini, terdapat 1.500 militer Prancis yang ditempatkan di Niger.