Niger Tumpuk Pasukan Militer di Perbatasan Benin

Konvoi militer Niger pada Senin dikabarkan sudah melintasi Gaya, kota perbatasan antara Niger-Benin. Para personel militer disebut melewati kota tersebut dengan menyanyikan slogan anti-Prancis dan ECOWAS. 

Menurut keterangan dari salah seorang warga Gaya bernama El Hadj Moussa Ibra dilansir Africa News, mengatakan bahwa kotanya masih dalam kondisi aman dan damai. 

"Di sini situasi sangat kondusif dan aman. Kami memang melihat konvoi militer selama akhir pekan. Kami juga sudah melihat penambahan pasukan seperti yang terjadi pada 1963-1964 ketika ketegangan Niger-Benin memuncak. Ini semacam deja vu dengan negara yang sama," tuturnya. 

Keputusan pengiriman personel militer tambahan ke perbatasan Niger-Benin menyusul dugaan intervensi militer dari ECOWAS. Hubungan kedua negara terus memanas seiring ancaman dari ECOWAS usai kudeta militer di Niger. 

Pada Selasa (12/9/2023), pemerintah militer Niger memutuskan mengakhiri perjanjian militer dengan Benin yang disepakati pada 2022. Niamey menyebut tindakan ini karena Benin menyetujui agresi ECOWAS ke negaranya. 

"Kami sudah mendengar beberapa klaim terkait obligasi perjanjian militer Niger-Benin yang disetujui pada 11 Juli 2022. Namun, Benin memutuskan untuk mengecamnya dan menginginkan adanya agresi militer kepada pemerintahan militer Niger," katanya. 

"Republik Benin mengotorisasi penempatan pasukan militer dan peralatan perang sesuai dengan keinginan Prancis yang berkolaborasi dengan negara-negara lain di ECOWAS untuk melawan Niger," tambahnya. 

Meski begitu, pemerintah militer Niger menyatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan timbulnya ekskalasi militer. Mereka ingin masalah di negaranya dapat diselesaikan dengan dialog dan jalur damai. 

Relasi Benin-Niger telah mengalami pasang surut dalam beberapa dekade terakhir setelah keduanya memerdekakan diri dari Prancis pada 1960. Pada awal merdeka, kedua negara sempat bersitegang akibat sengketa 25 pulau di sepanjang Sungai Niger dan Mekrou yang membatasi keduanya. 

Pada 2005, ICJ (International Court of Justice) memutuskan memberikan 15 pulau kepada Niger. Sedangkan sembilan sisanya diserahkan kepemilikannya kepada Benin untuk menyudahi konflik kedua negara selama beberapa dekade. 

Niger mendapatkan pulau terbesar di perbatasan kedua negara, Pulau Lete yang memiliki luas mencapai 60 km persegi. Pulau tersebut diyakini kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan logam. 

Dilansir BBC, Niger-Benin sempat menutup perbatasan selama beberapa tahun menyusul operasi dari militer Niger di Pulau Lete pada 2000. Personel militer Niger pun menghancurkan infrastruktur yang dibangun oleh Benin di pulau sengketa tersebut.