Managua, IDN Times - Pemerintah Nikaragua pada Senin (17/8/2021) memblokir enam organisasi non profit atau NGO asal Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tindakan ini dilakukan setelah Nikaragua mendapatkan sanksi dari negara-negara Barat termasuk AS, Kanada, Swiss dan Uni Eropa.
Kasus ini tentu menambah pelik krisis politik dan pelanggaran HAM di negara Amerika Tengah tersebut. Pasalnya dalam beberapa bulan terakhir Pemerintah Nikaragua melakukan penahanan kepada puluhan oposisi menjelang pemilu.
Pemerintah Nikaragua telah mencabut izin enam organisasi non profit atau NGO asing asal Amerika Serikat, Denmark Spanyol dan Swedia ditengarai melanggar aturan hukum transparansi. Pasalnya pemerintah menyebut NGO tersebut tidak melaporkan sumber dana dan portofolio proyeknya dan tidak melaporkan pernyataan finansial ke menteri dalam negeri.
Sementara enam organisasi non profit yang dimaksud Pemerintah Nikaragua meliputi, Oxfam Ibis asal Denmark, Yayasan Oxffam Intermon asal Spanyol dan Diakonia asal Swedia. Selain itu terdapat beberapa NGO asal AS, yakni International Republican Institute, Helping Hands The Warren William Pagel, MD Foundation dan U.S. National Democratic Institute for International Affairs, dilansir dari Reuters.
Sebelum pemblokiran izin enam NGO asal AS dan Uni Eropa ini, tepat pada Rabu (21/7/2021) Nikaragua juga sudah menutup sebanyak 24 NGO di negaranya. Mayoritas NGO itu beroperasi dalam bidang kesehatan, sementara tindakan ini disebabkan rentetan kritikan kepada pemerintahan atas buruknya dalam menangani pandemik COVID-19.
Padahal NGO tersebut selama ini sudah membantu masyarakat terkait masalah kesehatannya, mulai dari gagal ginjal, diabetes, meredakan rasa sakit dan menopause. Sementara, sesuai hukum di Nikaragua, nantinya semua aset yang dimiliki NGO akan dijual atau menjadi milik pemerintah, dikutip dari The Tico Times.
Dikutip dari Al Jazeera, tindakan penutupan NGO ini hanya berselang dua minggu usai Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada pejabat Nikaragua. Maka dari itu, aksi pembekuan izin NGO asal AS dan Uni Eropa ini disebut sebagai balasan atas sanksi yang diberikan kepada pemerintahan Nikaragua.
Sebelumnya AS dan Kanada juga sudah memberlakukan hal yang sama dengan melarang masuk sejumlah pejabat serta membekukan asetnya. Sanksi diberikan lantaran pemerintahan Daniel Ortega disebut dengan sengaja meringkus seluruh lawan yang hendak mencalonkan dalam pemilu agar ia dapat kembali memimpin Nikaragua.
Di samping masalah penahanan oposisi, Pemerintah Nikaragua disebut melakukan aksi pelanggaran HAM saat terjadinya demonstrasi besar anti pemerintah pada April 2018. Atas itu, Daniel Ortega disebut akan mengembalikan Nikaragua pada rezim otoristerisme dan dinasti beberapa dekade lalu.