Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Nikaragua Denis Moncada, pada Kamis (30/3/2023), mengunjungi ke Moskow untuk bertemu dengan Menlu Rusia, Sergey Lavrov. Ia pun menyerukan bahwa Rusia berhak menyerang Ukraina karena mendapat tekanan dari Barat.
Nikaragua di bawah pimpinan Daniel Ortega merupakan salah satu negara sekutu Rusia di Amerika Latin. Pada pertengahan tahun lalu, Nikaragua juga berencana memperpanjang izin tentara dan misil Rusia yang ditempatkan di negaranya.
Moncada mengakui adanya ancaman keamanan yang memaksa Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina.
"Rusia adalah negara merdeka dan berdaulat. Maka dari itu, mereka punya hak untuk menegakkan harga dirinya dan melawan segala ancaman yang berdampak pada penghancuran integritasnya," tutur Moncada, dilansir Telesur.
Moncada pun menekankan bakal melanjutkan dukungan kepada Rusia dalam memperjuangkan kedamaian dan stabilitas kawasan. Ia juga menyerukan kontribusi hubungan internasional Rusia, China, dan Iran untuk keseimbangan dunia.
"Negara kami akan melawan, mempertahankan, dan memenangkannya. Kami menyampaikan pesan dari Presiden Nikaragua, Daniel Ortega dan Wakil Presiden, Rosario Murillo bahwa warga Rusia adalah teman dan saudara kami," tambahnya.
Di sisi lain, Lavrov juga mengungkapkan keinginannya untuk meluruskan masalah regional dan internasional. Ia menyinggung soal penolakan Dewan Keamanan PBB dalam investigasi sabotase pipa Nord Stream.
"Tanpa ragu, hari ini, kami memiliki kesempatan baik untuk meluruskan masalah internasional dan regional," tutur Lavrov.
"Nikaragua dan Rusia akan mempromosikan keadilan dalam urusan internasional sebagai rekanan strategis untuk mempertahankan prinsip hukum internasional. Sosok di balik sabotase ini akan bertanggung jawab atas aksinya," sambungnya.
Setelah bertemu, Lavrov memberikan penghargaan persahabatan kepada Laureano Ortega selaku perwakilan Sandinista di Rusia dan Alba Torres yang merupakan Duta Besar Nikaragua di Moskow.
Tamara Davila, mantan aktivis Nikaragua yang sempat menjadi tahanan politik di bawah rezim Ortega, mengaku mendapatkan perlakuan buruk. Ia diketahui sebagai satu dari 222 tahanan politik yang dibebaskan ke Amerika Serikat (AS) sebulan lalu.
"Saya mengatakan bahwa saya akan menyerahkan diri, tapi polisi tetap mendobrak pintu pagar. Polisi memperlakukan saya dengan buruk dan saya tidak tahu akan dibawa ke mana pada saat itu," kata Davila ketika diwawancara OAS (Organization of American States), dilansir Reuters.
Davila mengaku bahwa anaknya yang masih berada di Nikaragua percaya bahwa ia sudah tewas. Ia mengaku mendapatkan tekanan, kekerasan fisik dan psikologis, serta keluarganya mendapat ancaman.
"Diktator telah mengekang keluarga kami. Saya dan ratusan warga Nikaragua harus hidup di tengah situasi mencekan. Kami dan ratusan lainnya telah kehilangan properti, pensiun, ijazah, dan dikeluarkan dari warga negara, seperti halnya kita tidak pernah ada," lanjutnya.