Okinawa Tolak Rencana PM Jepang Relokasi Pangkalan Militer AS

Pemerintah pusat diperkirakan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Fukuoka cabang Naha pada Kamis. Dengan demikian, proyek pemidahan bisa diatasnamakan gubernur prefektur berdasarkan undang-undang otonomi daerah, Nippon melaporkan.

Jika pengadilan memerintahkan persetujuan perubahan desain tapi Okinawa menolak keputusan itu, Menteri Pertanahan Jepang akan diizinkan untuk menyetujui perubahan tersebut. Otoritas bukan lagi di gubernur. 

Di sisi lain, Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan, dia bakal melanjutkan upaya untuk merealisasikan relokasi tersebut.

"Saya sedang berupaya untuk memindahkan Pangkalan Udara Futenma sesegera mungkin, sehingga masyarakat di Okinawa dapat merasa aman," kata Kishida, dikutip dari NHK News.

Mahkamah Agung (MA) Jepang, pada awal September, menolak permohonan banding dari prefektur Okinawa terhadap rencana pemerintah pusat untuk membangun landasan pacu Korps Marinir AS di pulau itu.

MA juga memerintahkan prefektur untuk menyetujuinya, meskipun ada protes dari penduduk setempat yang menentang kehadiran pasukan AS.

Keputusan yang dikeluarkan bulan lalu memperkuat keputusan pengadilan tinggi pada Maret, yang menyatakan bahwa rencana pemerintah pusat dan instruksinya untuk menyetujui proyek Okinawa adalah sah.

Pada 2018, pemerintah pusat memulai pekerjaan reklamasi di wilayah Henoko di pantai timur pulau utama Okinawa, guna membuka jalan bagi relokasi pangkalan udara Korps Marinir Futenma dari lingkungan padat di pulau tersebut.

Lalu, pihaknya mengetahui bahwa sekitar 70 persen lokasi reklamasi berada di tanah lunak. Pemerintah pusat kemudian mengajukan izin dari prefektur untuk merevisi rencana awal dan melaksanakan pekerjaan penguatan dengan tambahan perbaikan lahan.

Namun, pemerintah prefektur menolak revisi itu karena dianggap tidak cukup dan menyerukan untuk menghentikan pekerjaan reklamasi. Rencana perbaikan tanah memerlukan puluhan ribu pilar dan tanah dalam jumlah besar, yang dianggap merusak lingkungan.

Tokyo dan Washington awalnya sepakat pada 1996 mengenai rencana relokasi pangkalan tersebut. Namun, protes dan tuntutan hukum dari Okinawa kepada pemerintah pusat telah menghambat rencana itu selama hampir 30 tahun .

Okinawa telah menampung 70 persen fasilitas militer AS di Negeri Sakura. Prefektur yang hanya mencakup 0,6 persen wilayah Jepang tersebut dibebani dengan mayoritas dari 50 ribu tentara AS berdasarkan pakta keamanan bilateral.

Tokyo, dalam beberapa tahun terakhir, semakin memajukan pertahanannya guna menghadapi meningkatnya ketegasan China di kawasan. Hal ini memicu ketakutan di kalangan penduduk Okinawa, bahwa mereka akan menjadi pihak pertama yang terlibat konflik.

Di sisi lain, Okinawa memiliki peran strategis dan dipandang semakin penting bagi aliansi militer kedua negara dalam menghadapi agresivitas China.