"One Country, Two Systems" Jadi Alasan Hong Kong Beda dengan Cina

Menurut catatan sejarah, sejak zaman dulu Hong Kong adalah bagian dari wilayah kekuasaan dinasti-dinasti Cina. Dalam skala lebih kecil, Hong Kong berada di bawah berbagai pemerintahan mulai dari Prefektur Nanhai sampai Prefektur Guangzhou di era Dinasti Qing.

Ketika Dinasti Qing berkuasa pada abad 19 inilah kedudukan Hong Kong mulai goyah. Ini berawal saat Inggris dan Cina tidak sepakat mengenai perdagangan teh. Pemerintah Cina ingin Inggris membayar teh dari mereka dengan emas. Sedangkan Ratu Victoria yang naik takhta menolaknya.

Penolakan tersebut berujung pada kebijakan Inggris untuk mengekspor paksa opium dari India, yang saat itu di bawah kekuasaan Ratu Victoria, ke Cina dengan harapan ditukarkan dengan teh. Ini berlangsung dengan cara ilegal sebab pemerintah Cina tidak menyetujuinya.

Cina tak menerima kebijakan Inggris karena banyak rakyat di sana yang kecanduan opium, termasuk militer. Dinasti Qing otomatis berniat untuk menghentikan aliran opium ke dalam negeri. Salah satu caranya adalah pembakaran sekitar 20.000 paket opium pada 1839. Langkah ini mengakibatkan Inggris ingin membalas dendam dengan melancarkan invasi ke Cina.

Hong Kong pun akhirnya jatuh ke tangan Inggris ketika Perang Opium terjadi pada 1839 sampai 1842. Karena letak geografis Hong Kong yang strategis, Inggris menjadikannya sebagai markas militer. Perang ini berakhir dengan kekalahan Cina dan melalui Perjanjian Nanjing Hong Kong "dipinjamkan" ke Inggris.

Melalui sejumlah perjanjian, salah satunya adalah pada 1898, Hong Kong berada di bawah penguasaan Inggris sampai 99 tahun hingga 30 Juni 1997. Dengan begini, Hong Kong tidak mengadopsi peraturan Cina, melainkan dari Inggris, mulai dari pemerintahan hingga sistem hukum.

Banyak cara yang coba ditempuh oleh Cina untuk mengambil kembali pulau tersebut. Pemimpin Cina, Zhou Enlai, misalnya pada 1954 menegaskan bahwa "sebagian besar rakyat Hong Kong adalah rakyat Cina". Namun, seperti yang tercantum dalam publikasi peringatan 15 tahun reunifikasi Hong Kong dan Cina, Zhou berpendapat waktunya belum tepat untuk membuat Hong Kong kembali ke "pangkuan Ibu Pertiwi".

Hampir dua dekade kemudian, pemerintah Cina menyatakan lagi bahwa Hong Kong dan Cina adalah satu. Contohnya pada 10 Maret 1972, Perwakilan Permanen Cina untuk PBB, Huang Hua, mengirimkan surat kepada pimpinan Komite Spesial PBB Urusan Dekolonialisasi.

Isinya adalah bahwa Hong Kong "merupakan teritori Cina yang diokupasi oleh Pemerintah Inggirs" dan masalah ini "seluruhnya ada di dalam kedaulatan Cina". Beijing ingin menyampaikan pesan PBB agar tak ikut campur. Di era ini, posisi Amerika Serikat adalah mengakui Cina sebagai "satu negara" yang berkuasa atas Hong Kong. Cina pun membuka hubungan diplomatik dengan Inggris.

Dengan normalisasi hubungan antara Cina dan Inggris, kedua negara membuat Deklarasi Bersama Sino-Inggris pada 1984. Inggris meminta sebagai ganti pengembalian Hong Kong dengan cara damai, maka Cina harus "mempertahankan sistem ekonomi dan sosial serta gaya hidup untuk 50 tahun mendatang". Pemerintah di Beijing pun sepakat dengan ini.

Dua tahun sebelumnya, pemimpin Cina, Deng Xiaoping sudah mengusulkan ide "One Country, Two Systems" yang memungkinkan Hong Kong mempunyai regulasi berbeda. Padahal Cina selalu menekankan bahwa semua kontrol terpusat di Beijing. Dengan sistem baru, Cina membentuk Hong Kong sebagai wilayah administrasi khusus (Hong Kong Special Administrative Region).

Sejak pertengahan 1980-an, pemerintah pusat di Beijing dan Hong Kong bekerja untuk merumuskan hukum-hukum dasar yang akan berlaku begitu Inggris mengembalikan pulau tersebut. Perbedaan yang cukup mencolok pun tampak ketika membandingkan antara Cina daratan dan Hong Kong.

Sejak 1997, Hong Kong mempunyai pemerintahan yang semi-independen dan bisa mengatur segala urusan politik, sosial serta ekonomi domestik tanpa campur tangan Cina. Hong Kong juga memiliki tiga cabang pemerintahan: pemimpin eksekutif yang dipilih 1.200 konstituen dari beragam latar belakang, legislatif yang dipilih rakyat, serta sistem hukum mandiri.

Secara perekonomian, Hong Kong juga sangat kapitalis tanpa campur tangan pemerintah. Keistimewaan-keistimewaan inilah yang warga Hong Kong khawatir akan hilang dalam beberapa tahun terakhir ketika ada sinyalemen bahwa Cina mulai mengganggu urusan domestik di sana.