Opisisi Afrika Selatan Desak Pemerintahnya Tangkap Putin 

Dilansir Al Jazeera, DA mengatakan pihaknya mengajukan ke pengadilan untuk memastikan pemerintah menahan pemimpin Rusia dan menyerahkannya ke ICC.

"Tindakan pengadilan pendahuluan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Afrika Selatan menjunjung tinggi kewajibannya," kata Glynnis Breytenbach, menteri kehakiman bayangan dan anggota DA dalam sebuah pernyataan.

Breytenbach mengatakan partainya saat ini sedang berusaha mencari perintah deklaratif. Hal itu dilakukan untuk menghindari kegagalan pemerintah sebelumnya dalam menangkap mantan Presiden Sudan Omar Hassan Al-Bashir pada 2015.

Afrika Selatan pada saat itu menentang surat perintah penangkapan ICC dan mengancam akan keluar dari pengadilan tersebut. Tindakan untuk keluar dari ICC diakhiri karena hambatan hukum.

Tindakan hukum diambil DA setelah pemerintah memberikan kekebalan diplomatik kepada para pejabat yang menghadiri pertemuan menteri luar negeri BRICS pada pekan ini dan pertemuan puncak kepala negara kelompok itu pada Agustus. Langkah itu dianggap sebagai persiapan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Putin, tapi telah dibantah Pretoria.

"Kekebalan ini tidak mengesampingkan surat perintah apa pun yang mungkin telah dikeluarkan oleh pengadilan internasional mana pun terhadap peserta konferensi," kata Departemen Luar Negeri Afrika Selatan, seraya menambahkan, kekebalan itu adalah prosedur standar untuk penyelenggaraan konferensi internasional.

Menteri Kehakiman Ronald Lamola mengatakan akan menjajaki berbagai opsi, sesuai dengan Statuta Roma didomestikasi di negaranya.

"Termasuk opsi untuk memperluas kekebalan diplomatik kepada kepala negara yang sedang berkunjung ke negara kami,” kata Lamola.

Sementara itu, Moskow mengharapkan mitra BRICS tidak bertindak atas keputusan tidak sah, seperti surat perintah penangkapan ICC. “Rusia akan diwakili sebagaimana mestinya," kata Dmitri Peskov, juru bicara Kremlin.

Dilansir BBC, Obed Bapela, wakil menteri di kepresidenan Afrika Selatan, mengatakan bahwa pemerintah berencana mengubah undang-undang agar memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah akan menangkap pemimpin yang berusaha ditangkap ICC.

"Pada bulan Juni kami akan mengajukan undang-undang di parlemen. Melalui undang-undang, Afrika Selatan akan memberikan pengecualian siapa yang ditangkap dan siapa yang tidak ditangkap," kata Bapela.

Wakil menteri itu mengatakan pemerintah telah menulis kepada ICC tentang pasal 98 Statuta Roma, perjanjian yang membentuk ICC pada 2002. Dalam pasal 27 mengatakan tidak ada yang kebal dari penuntutan oleh ICC, tapi berdasarkan pasal 98 bahwa ICC tidak dapat meminta Afrika Selatan menangkap Putin, kecuali Rusia setuju untuk melepaskan kekebalan Putin dari penuntutan.

Dia juga mengecam ICC karena dianggap menerapkan standar ganda, mengacu pada sikap ICC yang tidak menuntut mantan pemimpin Inggris dan Amerika Serikat atas invasi mereka ke Irak pada 2003.

"Kami tidak pernah berpikir bahwa ICC yang kami miliki hari ini akan menjadi seperti sekarang. Mereka tidak pernah mendakwa Tony Blair, mereka tidak pernah mendakwa (George W) Bush atas pembunuhan mereka terhadap rakyat Irak. Mandela akan mengatakan (bahwa) ketidaksetaraan, inkonsistensi oleh ICC adalah sebuah masalah," katanya.

Bapela juga menyampaikan mengenai tindakan pengabaian Inggris terhadap permintaan ekstradisi mantan diktator Chili, Jenderal Augusto Pinochet pada 1998, yang diminta Spanyol. Pinochet ditangkap di London dan dibebaskan setelah 16 bulan atas saran para ahli medis yang mengatakan dia tidak layak diadili. Dia meninggal di rumah pada 2006.