Jakarta, IDN Times - Majelis nasional oposisi Venezuela, pada Jumat (30/12/2022), memutuskan untuk membubarkan pemerintahan sementara dan mencopot pemimpinnya, Juan Guaido, yang merupakan presiden pilihan oposisi.
Guaido telah menjadi presiden dari pemerintahan oposisi sejak 2019. Pemerintahan sementara dibentuk untuk menandingi pemerintah Presiden Nicolas Maduro yang terpilih kembali pada pemilu 2018, tapi dianggap curang.
Melansir Reuters, pemungutan suara legislatif mendapat dukungan tiga dari empat kelompok oposisi utama Keadilan Pertama, Aksi Demokratis, dan Era Baru. Hasilnya adalah 72 suara setuju pembubaran, 29 menentang, dan 8 abstain.
Oposisi setuju mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk memberhentikan Guaido. Selain itu, mereka juga membentuk komisi lima orang untuk mengelola aset asing, terutama penyulingan Citgo yang berbasis di Amerika Serikat (AS).
Pendukung mengatakan kontrol oposisi atas aset asing tidak berisiko dan pembubaran diperlukan untuk mencari front persatuan menjelang pemilu 2024.
"Sudah ada alat untuk melindungi aset di Amerika Serikat, Inggris Raya, Portugal," kata Juan Miguel Matheus, anggota parlemen Keadilan Pertama.
Guaido dan Keniginan Popular, partai politiknya, tidak mendukung upaya tersebut. Dia mendesak anggota parlemen untuk menggantikannya, alih-alih membubarkan pemerintah sementara.
"Membatalkan ini berarti melompat ke jurang. Itu menghancurkan apa yang bisa dipertahankan," kata Guaido kepada majelis setelah pemungutan suara.
Pemerintahan sementara yang dibentuk oposisi diakui oleh banyak negara Barat, termasuk AS. Namun, Maduro tetap mengendalikan hampir semua institusi Venezuela, termasuk pasukan keamanan.
Adapun pemerintahan sementara Guaido memiliki kendali atas beberapa aset asing dan menjalankan banyak kedutaan, tapi semakin kehilangan dukungan.
Menanggapi pembubaran pemeritahan sementara, AS mengatakan bahwa Washington akan terus mendukung oposisi, majelis, dan pemerintah sementara terlepas dari apa bentuknya.
Partai-partai oposisi berharap AS akan memperpanjang lisensi yang melindungi Citgo dari kemungkinan penyitaan kreditur ketika lisensi tersebut berakhir pada Januari. Venezuela saat ini berutang lebih dari 60 miliar dolar AS (Rp932,3 triliun) kepada para kreditor.
Melansir BBC, Venezuela mengalami masalah krisis politik dan kemanusiaan yang telah berlangsung lama dan menyebabkan sekitar 7 juta orang bermigrasi sejak 2015.
Untuk mengatasi masalah tersebut, kedua pihak yang berselisih pada November menandatangani kesepakatan awal untuk mencari jalan keluar dari krisis politik.
Dalam pembicaraan di Meksiko, kedua pihak meminta agar miliaran dolar yang dibekukan di luar negeri dikeluarkan untuk membantu mendanai proyek sosial, yang terjadi setelah bertahun-tahun gagal untuk memecahkan kebuntuan politik.
Sebagai tanggapan, AS mengatakan akan mengizinkan perusahaan minyak Chevron untuk melanjutkan beberapa aktivitas di Venezuela.