Oposisi Mali Protes Putusan Junta Militer yang Tunda Pilpres
Jakarta, IDN Times - Partai oposisi Mali melangsungkan aksi protes atas penundaan pilpres yang sedianya diselenggarakan pada Februari 2024. Pasalnya, junta militer dianggap tidak sesuai dengan komitmennya untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan sipil.
Sejak melancarkan kudeta pada 2020, junta militer Mali telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan ke tangan sipil. Namun, terdapat kecurigaan bahwa militer ingin memperpanjang jabatan dan mengekspansi kedudukannya di dalam pemerintahan Mali.
1. Koalisi oposisi sebut junta militer tidak mengikuti komitmennya
Koalisi oposisi M5-RFP mengecam tindakan unilateral dari junta militer untuk menunda pemilu dua putaran yang dijadwalkan pada 4 Februari dan 18 Februari 2024. Mereka pun menuntut agar junta militer menghargai komitmennya.
"Kami mengekspresikan kekecewaan kami terhadap sikap junta militer yang mengecewakan dan kami mengecam tindakan junta yang beniat mengambilalih demokrasi di Mali," tutur koalisi partai oposisi Mali pada Rabu (27/9/2023), dikutip Africa News.
"Tindakan ini sebagai bentuk kurangnya antisipasi serta wujud otoritas yang tidak kompeten. Ini juga merupakan penolakan mereka terhadap komitmen yang sudah mereka buat sendiri," tambahnya.
Sementara itu, Partai Parena menekankan bahwa pemilu adalah hak politik rakyat dan alasan teknis yang disampaikan junta militer seharusnya dapat dicegah agar tidak mengganggu jadwal pelaksanaan pilpres.