Jakarta, IDN Times - Oposisi Serbia Against Violence (SPN), pada Kamis (21/12/2023), meminta Uni Eropa (UE) untuk menginvestigasi dugaan kasus kecurangan dalam pemilu parlemen. Mereka pun menolak mengakui hasil pemilu yang memenangkan partai penguasa SNS.
Belakangan ini, Serbia terus dirundung krisis politik akibat perpecahan usai terjadinya penembakan massal. Presiden Aleksandar Vucic pun mendapat tekanan lantaran dianggap tidak dapat menanggulangi kasus kekerasan di Serbia.
Pemimpin SPN, Dragan Djilas, menuding Serbia di bawah Vucic tidak lagi memperhatikan kandidasi UE. Ia pun menganggap Vucic menutup mata soal demokrasi di negaranya dan stabilitas di Balkan Barat.
"UE sekarang punya kesempatan besar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Serbia melalui investigasi mendalam soal dugaan kecurangan hasil pemilu parlementer," ungkapnya, dilansir Associated Press.
Ia pun menuding pemerintah telah melakukan kecurangan, seperti jual beli suara dan mengirim penduduk negara lain untuk memilih di Serbia. Ia bahkan menyebut terdapat 40 ribu orang yang dibawa untuk memilih.
"Harapan masyarakat Serbia yang dikhianati lewat hasil pemilu parlementer yang tidak sejalan dengan keinginan rakyat Serbia. Saya pikir ini adalah hal terpenting untuk Serbia dan seluruh kawasan dalam membawa demokrasi ke negara ini," sambungnya.
Sehari sebelumnya, Serbia telah mengumumkan rencana penyelenggaraan pemilu ulang di 30 titik pemungutan suara di Belgrade. Keputusan ini menyusul protes besar-besaran akibat dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu.
"Komisi Elektoral Serbia memutuskan untuk mengadakan pemilu ulang pada 30 titik pemungutan suara di Serbia. Penyelenggaraan pemilu ulang akan dijadwalkan pada 30 Desember mendatang," ungkapnya, dikutip Deutsche Welle.
Sementara itu, Presiden Komisi Elektoral Serbia Vladimir Dimitrijevic mengatakan, ia tidak memiliki wewenang untuk menuruti permintaan warga yang meminta agar adanya pengulangan pemilu di seluruh Belgrade.
Pemilu ulang diketahui hanya dilangsungkan di sebagian kecil wilayah negaranya yang akan diikuti oleh 12.240 pemilih di 30 titik pemungutan suara. Kebijakan ini kemungkinan tidak akan mengubah hasil pemilu yang memenangkan partai penguasa.
Pada Senin (18/12/2023), Jerman mengatakan bahwa terdapat kecurangan dalam pemilu di Serbia sesuai keterangan dari OSCE. Mereka pun menyebut Serbia masih belum layak untuk masuk sebagai anggota UE.
"Serbia sudah menyelenggarakan pemilu, tetapi OSCE melaporkan terdapat kasus penyelewengan dana negara, intimidasi kepada pemilih, dan kasus jual beli suara dalam pemilu kali ini. Kasus ini tidak dapat diterima di negara kandidat UE," terangnya.
Dilaporkan Euractiv, pernyataan OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) sudah disuarakan beberapa jam setelah Presiden Vucic menyatakan kemenangannya dalam pemilu parlementer kali ini.
"Pemilu berjalan dengan lancar tetapi dilanda kasus kekerasan, ketidaksesuaian prosedur, dugaan pengoranisir pemilih untuk mendukung partai penguasa dalam pemilu lokal. Terdapat pula kasus keanehan, seperti jual beli suara dan penyimpanan kotak suara," ungkap OSCE.