Otoritas Hong Kong Curiga Kandidat Pemilu Usung Separatisme

17 Okt 2019, 15:00 WIB

Pengunjuk rasa anti-pemerintah membawa poster dan spanduk menjelang pidato kebijakan tahunan Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam di Dewan Legislatif di Hong Kong, pada 16 Oktober 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Ammar

Hong Kong, IDN Times - Beberapa aktivis pro-demokrasi Hong Kong memutuskan untuk mengikuti Pemilu di level distrik. Akan tetapi, jalan mereka tidak mulus. Muncul kecurigaan dari anggota komite Pemilu setempat bahwa mereka mengusung kemerdekaan dari Tiongkok.

Ini disebabkan oleh penggunaan slogan "Bebaskan Hong Kong" oleh kandidat-kandidat tersebut. Alhasil, lembaga yang bertugas mengurus Pemilu di Hong Kong pun mengirimkan surat berisi permintaan agar mereka menjelaskan maksud slogan itu dan di mana posisi politik mereka.

1. Setidaknya enam kandidat mendapatkan surat tersebut

Pemilu Dewan Distrik sendiri akan berlangsung pada 24 November mendatang. Salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para kandidat adalah kepemilikan sertifikat yang menyatakan bahwa mereka lolos seleksi. Ada sebanyak 452 kursi yang diperebutkan.

Dikutip South China Morning Post, setidaknya ada enam kandidat yang memakai slogan "Bebaskan Hong" dalam kampanye mereka dan diminta penjelasan oleh otoritas berwenang. Semuanya membantah bahwa slogan itu mengusung separatisme.

2. "Bebaskan Hong Kong" berarti tuntutan untuk mengembalikan hak-hak masyarakat

Seorang pengunjuk rasa anti-pemerintah melihat smartphonenya saat protes atas pencabutan hukum darurat di Hong Kong, pada 12 Oktober 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Ammar Awad

Salah satu kandidat yang menerima surat itu adalah Tommy Cheung Sau-yin. Cheung, mantan aktivis pelajar, mengatakan surat itu datang pada Selasa (15/10). Ia pun menegaskan "Bebaskan Hong Kong" bukan berisi ide untuk memisahkan diri dari Tiongkok.

“Apa yang saya maksud adalah mengembalikan Hong Kong yang lama di mana masyarakat menikmati berbagai jenis kebebasan dengan kandidat Pemilu yang tidak diambil haknya karena pandangan politik mereka,” kata Cheung.

3. Revolusi bukan selalu berarti penggulingan rezim tertentu

Pengunjuk rasa anti pemerintah membawa bendera nasional Taiwan saat aksi demo pada peringatan Hari Nasional Taiwan di kota Pelabuhan di distrik Tsim Sha Tsui, di Hong Kong, pada 10 Oktober 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Athit Perawongmetha

Cheung juga menambahkan bahwa ada kata "revolusi" yang turut digemakan oleh para kandidat pro-demokrasi. Namun, dia menolak menyamakan revolusi dengan tuntutan memerdekakan diri.

“Kata ‘revolusi’ tidak semestinya diinterpretasikan sebagai aksi-aksi berdarah yang bertujuan untuk menggulingkan sebuah rezim, melainkan merujuk kepada sebuah perubahan besar dalam struktur dan cara berpikir, seperti revolusi industri dan revolusi teknologi.”

4. Pengamat menilai otoritas Hong Kong tidak boleh menjegal para kandidat

Pengunjuk rasa memakai masker membawa payung berjalan saat reli anti-pemerintah di Causeway Bay, Hong Kong pada 6 Oktober 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Jorge Silva

Slogan "Bebaskan Hong Kong" sangat populer, terutama belakangan ini ketika demonstrasi anti-pemerintah berlangsung. Slogan itu pertama kalinya didengungkan oleh aktivis pro-kemerdekaan, Edward Leung Tin-kei, yang kini masih mendekam di penjara karena dituduh terlibat membuat kerusuhan pada 2016.

Akademisi Ilmu Hukum, Eric Cheung Tat-ming, menilai slogan itu sah saja.

“Saya tidak berpikir ada basis legal yang cukup bagi para petugas Pemilu untuk melarang siapa pun mencalonkan diri selama mereka mengatakan slogan itu tak merujuk kepada kemerdekaan,” ujarnya.

5. Diskualifikasi akibat dari interpretasi pandangan politik berpotensi memperparah krisis

Demonstran anti pemerintah berjalan menuju kendaraan polisi disaksikan awak media saat aksi protes menentang permohonan uu kedaruratan di Hong Kong, pada 16 Oktober 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Ammar Awad

Akademisi Ilmu Politik, Ma Ngok, berpendapat bahwa pemerintah dapat memperburuk situasi dengan melakukan diskualifikasi terhadap para kandidat yang dianggap menggunakan slogan berbahaya.

“Batasannya ada pada otoritas berwenang tanpa adanya standar objektif,” kata Ma.

Ia melihat bahwa akar dari demonstrasi adalah rasa tidak puas terhadap Dewan Legislatif Hong Kong yang tidak dipilih secara independen oleh masyarakat. Publik meyakini Beijing memilih orang-orang tertentu untuk ditempatkan di lembaga tersebut.