Pakar HAM PBB Minta Starbucks dan AS Tanggapi Isu Antiserikat Pekerja

Surat yang disusun oleh empat pakar independen dari Dewan HAM PBB tersebut memuat dugaan pelanggaran terhadap karyawan Starbucks yang tergabung dalam serikat pekerja sejak 2021. Dokumen itu mencatat sejumlah insiden di beberapa negara bagian AS, seperti pemanggilan aparat kepolisian untuk membubarkan pekerja yang sedang membagikan selebaran atau menyampaikan protes.

Keempat pakar tersebut memiliki mandat resmi untuk menyelidiki dan mengangkat isu-isu HAM agar mendapat perhatian publik.

"Dugaan tindakan itu bisa menjadi pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, dan berserikat yang dilindungi hukum internasional," tulis para pakar Dewan HAM PBB dalam surat tersebut, dilansir The Straits Times.

Terkait teguran dari pakar PBB, manajemen Starbucks menyatakan bahwa perusahaan menanggapi hal ini dengan serius. Perusahaan menyebutkan bahwa gerai yang masuk dalam serikat pekerja berjumlah sekitar 4 persen dari total gerai mereka di AS.

"Kami terus berunding dengan serikat pekerja dengan niat baik dan telah memberikan penawaran kontrak bersama. Penawaran ini didasarkan pada gaji yang sudah bersaing dan tunjangan terbaik di industri seperti layanan kesehatan dan biaya kuliah," kata juru bicara Starbucks, Jaci Anderson.

Meski demikian, pihak Starbucks menilai serikat pekerja lebih mengutamakan publisitas daripada proses diskusi. Starbucks bahkan telah melaporkan pihak serikat kepada pengawas tenaga kerja AS dengan alasan mereka kerap meninggalkan meja perundingan.

Menanggapi dinamika tersebut, serikat pekerja Starbucks Workers United memastikan bahwa proses perundingan dengan pihak manajemen sebenarnya masih terus berjalan. Mereka juga menyambut baik langkah dari lembaga sekelas PBB yang turut mengawasi persoalan ketenagakerjaan di perusahaan ini.

Selain dari PBB, dorongan penyelesaian masalah juga datang dari anggota parlemen AS. Sejumlah politisi Partai Demokrat meminta perusahaan untuk segera menyepakati kontrak kerja yang adil. Di sisi lain, lembaga penasihat pemegang saham sempat mengingatkan manajemen tentang adanya potensi risiko keuangan dan nama baik akibat konflik ketenagakerjaan ini. Meski begitu, pada pemungutan suara terakhir, mayoritas pemegang saham tetap memberikan dukungannya terhadap kebijakan perusahaan.