Papua Nugini-RI Sepakat Buka Perbatasan Seminggu 2 Kali

24 Mei 2021, 05:00 WIB

(Potret warga Papua Nugini hendak mengakses air bersih.) Twitter/UNinPNG

Jakarta, IDN Times - Pemerintah RI dan Papua Nugini sepakat membuka kembali perbatasan kedua negara khusus untuk perdagangan. Perbatasan baru akan dibuka sekitar 21 Juni 2021.

"Rencana pembukaan perbatasan sudah dibahas dalam pertemuan antarpejabat kedua negara di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Jayapura," kata Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Pemprov Papua Suzanna Wanggai kepada ANTARA, Minggu (23/5/2021) di Jayapura.

Namun, untuk tahap awal, perbatasan hanya dibuka untuk barang. Terkait kemungkinan pembukaan perbatasan untuk warga pada dua negara, dia mengatakan kedua pihak masih akan membahasnya lebih lanjut.

1. Perbatasan akan dibuka setiap Selasa dan Kamis

Seorang laki-laki memasukan kertas suara pada pelaksanaan referendum yang tidak mengikat di Komunitas Kunua, Bougainville, Papua Nugini, pada 9 November 2019. ANTARA FOTO/Jeremy Miller/Bougainville Referendum Commission/Handout via REUTERS

Pertemuan antarpejabat itu berlangsung Kamis (20/5/2021). Kedua delegasi sepakat membuka kembali perbatasan negara sesuai jadwal yakni seminggu dua kali setiap Selasa dan Kamis.

""Awalnya pemerintah Papua Nugini mengusulkan tiga kali seminggu namun delegasi Indonesia menyatakan untuk tahap awal hanya dua kali seminggu dan disetujui," kata Suzanna Wanggai.

2. Kedua negara menyiapkan regulasi

Ilustrasi Pulau Papua (IDN Times/Mardya Shakti)

Berbagai persiapan kini dilakukan termasuk regulasi yang mengaturnya mengingat saat ini pandemi COVID-19 masih mewabah. Pembukaan batas perdagangan harus mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta protokol kesehatan terkait COVID-19.

"Mudah-mudahan pelaksanaannya berjalan lancar dan mematuhi prosedur," harap Suzanna Wanggai

3. Perbatasan ke Papua Nugini ditutup sejak pandemik

Default Image IDN

Sejak COVID-19 mewabah, perbatasan kedua negara ditutup. Walaupun ditutup, beberapa kali perbatasan dibuka, sesuai kesepakatan kedua negara.

"Misalnya pemulangan pekerja migran (PMI) dan warga yang baru selesai menjalani hukuman baik warga negara Papua Nugini maupun WNI," jelas Susi, panggilan akrab Suzanna.

Selama masa penutupan perbatasan itu pula, Gubernur Papua Lukas Enembe sempat dideportasi dari Papua Nugini karena masuk tanpa izin. Lukas Enembe masuk ke Papua Nugini melalui jalan setapak dengan menggunakan ojek yang ada di Skouw ke area Wutung. Menurut pengemudi ojek yang ditumpangi Lukas, ia dibayar Rp100 ribu.

"Saat saya mengantar ke perbatasan PNG, saya tidak tahu bila yang diantar adalah Gubernur Papua Lukas Enembe karena dia mengenakan masker dan dibonceng salah satu penumpang yang ikut bersamanya," kata Hendri, pengojek yang mengantar Lukas ke PNG seperti dikutip dari ANTARA.