Para Pemimpin Irlandia Utara Serukan Kekerasan Dihentikan

Melansir dari BBC, kerusuhan di Irlandian terus berlanjut pada hari Kamis. Police Service of Northern Ireland (PSNI) telah mencurigai adanaya keterlibatan kelompok paramiliter dalam kerusuhan di Belfast. Kerusuhan sebelumnya di Belfast bagian selatan, Newtownabbey dan Londonderry, dihubungkan ke kelompok paramiliter bernama UDA.

Asisten Kepala Polisi PSNI Jonathan Roberts pada Rabu malam menyampaikan bahwa ada kemungkinan organisasi paramiliter terlibat dan telah merencanakan kerusuhah. "Tadi malam dalam skala yang belum pernah kami lihat di Belfast atau lebih jauh di Irlandia Utara selama beberapa tahun. Kami sangat, sangat beruntung tidak ada yang terluka parah atau terbunuh tadi malam mengingat khususnya sejumlah besar bom bensin yang dilemparkan."

Namun, menyusul kemajuan penyidikan, polisi kini merasa puas dengan kelompok paramiliter tidak terlibat. Polisi senior mengatakan tidak ada bukti keterlibatan organisasi paramiliter bernama UVF dalam masalah semalam di Belfast.

Dewan Komunitas Loyalis, badan payung yang mencakup perwakilan dari UDA dan UVF, dijadwalkan bertemu pada hari Kamis untuk menanggapi kerusuhan.

Kerusuhan pada Rabu malam menurut polisi melibatkan "jumlah yang sama besar di kedua sisi" garis perdamaian di Lanark Way. Kepolisian berusaha memantau potensi kerusuhan lanjutan dan waspada terhadap setiap upaya untuk meningkatkan situasi. Roberts yang ditanyai dalam konferensi pers apakah dia takut senjata bisa turun ke jalan, ia mengatakan, "mengingat sejarah Irlandia Utara, itu adalah sesuatu yang selalu ada di benak kami."

Dalam kerusuhan bus dibakar dan bentrokan dengan polisi terjadi. Kekerasan selama seminggu itu melukai 55 petugas polisi dan menyebabkan anak laki-laki berusia 13 dan 14 tahun ditahan karena ikut dalam kerusuhan.

Kerusuhan ini telah menodai perjanjian perdamaian pada 1998 yang dilakukan pada saat Paskah. Melansir dari Reuters, berbagai faktor telah dikaitkan dengan kerusuhan seperti perdagangan setelah Brexit. Partai nasional Irlandia yaitu Sinn Fein dan lainnya menuduh Menteri Pertama Arlene Foster dari Partai Unionis Demokratik (DUP) menyerukan permusuhan, dengan penentangan mereka terhadap hambatan perdagangan baru yang menurut pendukung mereka menghapus sebagian dari identitas Inggris mereka.

Setelah Britania Raya keluar dari UE, maka kebijakan pemeriksaan dan tarif diberlakukan pada beberapa barang yang bergerak dari daratan Inggris ke Irlandia Utara yang melalui wilayah Irlandia yang merupakan anggota UE. Perdana Menteri Boris Johnson telah berjanji tidak akan ada perbatasan keras antara Irlandia dan Irlandia Utara sebagai akibat dari Brexit, dan perdagangan tak terganggu dengan seluruh wilayah Inggris Raya. Namun, kebijakan tersebut berlaku di perbatasan Laut Irlandia, yang membuat para aktivis serikat pekerja merasa dikhianati oleh London.

Kerusuhan juga dikaitkan dengan keputusan polisi pekan lalu yang tidak menuntut anggota senior Sinn Fein yang hadir dalam pemakaman yang melanggar protokol COVID-19. Mereka menyerukan kepala polisi Irlandia Utara untuk mundur atas masalah tersebut, tetapi pemimpin partai DUP, Arlene Foster bertemu dengannya pada hari Kamis dalam upaya untuk meredakan ketegangan.

Sebagian besar Irlandia Utara tetap terpecah 23 tahun setelah perjanjian damai Jumat Agung. Banyak nasionalis bercita-cita untuk bersatu dengan Irlandia sementara anggota serikat ingin tetap bersama Inggris Raya. Dalam kericuhan di hari Rabu,  kelompok nasionalis Irlandia dan kelompok pro-Inggris saling melemparkan kembang api, batu bata dan bom bensin satu sama lain dari kedua sisi salah satu yang disebut "tembok perdamaian" Belfast yang telah membagi dua komunitas di beberapa bagian kota Irlandia Utara. Bentrokan hari Kamis antara nasionalis dan polisi terjadi di dekatnya tetapi jauh lebih tenang dan sebagian dari kerumunan bubar setelah hujan lebat.

Melansir dari CNN, para pemimpin Irlandian Utara, Irlandia, dan Inggris telah meminta agar melakukan penyelesain tanpa kekerasan. Menteri kehakiman Irlandia Utara Naomi Long meminta orang-orang untuk berhenti melakukan kekerasan agar tidak ada korban meninggal akibat kerusuhan.

Taoiseach atau Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin pada hari Kamis mengutuk kekerasan dan "serangan terhadap polisi," menambahkan "satu-satunya jalan ke depan adalah untuk mengatasi masalah yang memprihatinkan melalui cara-cara damai dan demokratis. Sekarang adalah waktunya bagi kedua Pemerintah dan pemimpin di semua pihak untuk bekerja sama meredakan ketegangan dan memulihkan ketenangan."

Perdana Menteri Johnson juga menyampaikan melalui Twitter agar kekerasan di Irlandia Utara segera dihentikan dan diselesaikan melalui dialog, bukan dengan kekerasan atau kriminalitas. Johnson dikabarkan telah melakukan pembicaraan dengan Martin terkait situasi tersebut.

Pihak AS juga bereaksi terkait kekerasan di Irlandia Utara melalui Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki pada hari Kamis menyampaikan perlunya ketenangan dan mengatakan bahwa AS tetap menjadi, "pendukung setia Irlandia Utara yang aman dan makmur di mana semua komunitas memiliki suara, dan menikmati keuntungan dari perdamaian yang diperoleh dengan susah payah." 

Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price menambahkan bahwa Perjanjian Jumat Agung, yang mengakhiri puluhan tahun kekerasan sektarian yang mematikan di seluruh Irlandia, tidak boleh "menjadi korban Brexit."

Kerusuhan itu juga dikecam karena para orang dewasa membiarkan anak-anak yang masih berusia 13 dan 14 tahun terlibat.