Parlemen Hungaria Sahkan UU Larang Penyebaran Konten LGBTQ di Sekolah

17 Jun 2021, 05:00 WIB

Ilustrasi LGBT (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Parlemen Hungaria mengesahkan undang-undang yang melarang penyebaran konten bernuansa homoseksualitas dan transgender di sekolah. Kebijakan itu tetap disahkan meski menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia dan partai oposisi.

Perdana Menteri Viktor Orban telah mengeluarkan sederet kebijakan kontroversi demi mendulang popularitas jelang pemilihan tahun depan, seperti kebijakan yang mendiskreditkan LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer) dan imigran. Dampaknya adalah polaritas di Hungaria semakin jelas.

1. Terjadi pro-kontra di kalangan masyarakat

Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban (Dokumen dari kantor Perdana Menteri Hungaria)

Partai Fidesz, pengusung Orban yang mempromosikan agenda Kristen konservatif, selain mengusulkan regulasi anti-LGBTQ, juga mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang memberatkan pelaku kejahatan pedofilia. Hal itu menyebabkan oposisi semakin sulit untuk menentangnya.

Di sisi lain, para kritikus geram karena banyak yang menyatukan perkara pedofilia dengan masalah LGBTQ. Unjuk rasa berlangsung di luar parlemen pada Senin (14/6/2021) menolak Fraksi Fidesz untuk menarik RUU tersebut.

Anggota parlemen Fidesz sangat mendukung undang-undang tersebut, sebaliknya partai oposisi sayap kiri memboikot pemungutan suara.

2. Apa saja konsekuensinya?

Ilustrasi LGBT (IDN Times/Arief Rahmat)

UU tersebut melarang penyebaran konten yang mempromosikan perubahan gender atau homoseksualitas di hadapan anak-anak yang belum berusia 18 tahun. Pembatasan yang sama juga berlaku untuk iklan.

Belied baru itu turut menetapkan daftar organisasi yang diizinkan untuk memberikan pendidikan tentang seks di sekolah.

3. Perlindungan terhadap anak dinilai hanya dalih untuk menyerang LGBTQ

Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban. (Instagram.com/orbanviktor)

Pernikahan sesama jenis tidak diakui di Hungaria dan hanya pasangan heteroseksual yang dapat mengadopsi anak secara sah. Orban telah mendefinisikan ulang pernikahan sebagai penyatuan antara pria dan wanita. Keluarga gay hanya boleh mengadopsi anak jika memperoleh izin dari pemerintah.

Law and Justice (PiS) partai konservatif Polandia yang sedang berkuasa, sekutu utama Fidesz di Uni Eropa, telah mengambil sikap kritis yang sama terhadap isu-isu LGBTQ. Budapest dan Warsawa berselisih dengan Uni Eropa atas beberapa reformasi konservatif mereka.

Pelapor Parlemen Eropa tentang situasi di Hungaria dan anggota parlemen dari Partai Hijau Gwendoline Delbos-Corfield mengecam UU tersebut. Menurut mereka, pemerintah telah menyalahgunakan dalih perlindungan anak sebagai alasan menyerang orang-orang LGBTQ.