Parlemen Kanada Tuduh Tiongkok Lakukan Genosida Uighur

Para peneliti dan para aktivis hak asasi internasional memperkirakan bahwa pemerintah Tiongkok telah mengumpulkan sekitar satu juta etnis minoritas Uighur dan Muslim di Xinjiang. Mereka dipenjara dalam sebuah kamp konsentrasi Xinjiang, barat daya Tiongkok, dalam program indoktrinasi skala masif. Namun Tiongkok selalu menolak tuduhan bahwa itu hanyalah "program sekolah kejuruan" untuk membekali ketrampilan.

Erin O'Toole, Pemimpin Partai Konservatif oposisi Kanada mengatakan "Ada penderitaan nyata yang sedang terjadi di Tiongkok. Ada genosida yang terjadi. Trudeau perlu mengirim pesan itu hari ini dan dia gagal," katanya seperti dikutip dari laman Associated Press.

Parlemen Kanada melakukan mosi tidak mengikat dan sebagian besar anggota parlemen yang didominasi oleh oposisi sepakat memutuskan bahwa Tiongkok telah melakukan genosida di Xinjiang.

O'Toole juga meminta pemerintah untuk mengkonfirmasi keputusan yang telah disahkan oleh parlemen agar segera bekerja dengan sekutu seperti AS untuk mengupayakan diakhirinya kamp Xinjiang.

Meski begitu, pihak pemerintah Kanada merasa bahwa sejauh ini belum ada penyelidikan yang kredibel dari kelompok independen untuk membuktikan tuduhan genosida. Karena itu, salah satu pejabat senior pemerintah Trudeau menyatakan apa yang dilakukan di parlemen tidak akan mendapatkan hasil di Tiongkok.

Pejabat tersebut menolak memberitahukan namanya karena tidak berwenang membuat pernyataan publik. Menurutnya, menjalin kekuatan dengan negara lain dan sekutu adalah hal yang diperlukan.

Kanada adalah negara kedua di dunia yang berani dengan tegas menuduh bahwa apa yang dilakukan Tongkok adalah genosida terhadap etnis Uighur, Muslim dan minoritas lain di Xinjiang. Sebelum Kanada, sudah ada Amerika Serikat yang menuduh Tiongkok. Tuduhan bahkan telah dilancarkan sejak era pemerintahan Donald Trump.

Dalam pemungutan suara pada Senin di parlemen Kanada, langkah tersebut adalah sebuah langkah yang dianggap kontroversial. Langkah itu juga akan membuat hubungan antara Tiongkok dan Kanada semakin tegang.

Di sisi lain, PM Trudeau berikhtiar untuk menjaga hubungan baik dengan Beijing. Partai Liberal miliknya yang kalah jumlah di parlemen sebenarnya telah menolak mosi tersebut. Menurut kabinet Trudeau dan Partai Liberal, perlu studi lebih lanjut dalam masalah Xinjiang untuk membuat keputusan.

Melansir dari laman The Guardian, dubes Tongkok untuk Kanada mengkritik pemungutan suara parlemen Kanada. "Kami dengan tegas menentang itu karena bertentangan dengan fakta. Dan itu (pemungutan suara), Anda tahu, mencampuri urusan internal negara kami," kata Cong Peiwu, sang dubes.

Menteri Luar Negeri dari Liberal, Marc Garneau, adalah wakil pemerintah dalam rapat pemungutan suara di parlemen. Namun ia memilih abstain dan suaranya tersebut mewakili kabinet pemerintahan pimpinan PM Trudeau.

"Kami sangat terganggu oleh laporan mengerikan pelanggaran HAM di Xinjiang, termasuk penahanan sewenang-wenang, pendidikan ulang indoktrinasi politik, kerja paksa, penyiksaan dan sterilisasi paksa," kata Garneau. Meski begitu, ia tetap bersikukuh bahwa harus ada penyelidikan internasional yang kredibel untuk membuktikan tuduhan tersebut.

Pemungutan suara yang dilakukan oleh House of Commons Kanada mendapatkan suara telak dan menuduh Tiongkok telah melakukan genosida terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Namun pada hari Jumat (19/2), namun PM Trudeau mengatakan pihaknya enggan menggunakan istilah genosida.

Melansir dari kantor berita Reuters, PM Trudeau masih mencari konsensus dari semua sekutu Barat. Menunggu dan mencari konsensus dari sekutu Barat tentang masalah pelanggaran HAM pemerintah Tiongkok di Xinjiang, dianggap menjadi pendekatan yang terbaik.

Trudeau mengatakan "Bergerak maju secara multilateral akan menjadi cara terbaik untuk menunjukkan solidaritas demokrasi Barat, yang sangat prihatin dan kecewa dengan laporan tentang apa yang terjadi di Xinjiang," jelas Trudeau usai pertemuan virtual G-7.

Pada hari Selasa, Trudeau akan berbicara secara virtual dengan Joe Biden. Masalah tentang dugaan pelanggaran HAM di Tiongkok kemungkinan besar juga akan jadi persoalan yang dibahas.

Ketika Donald Trump memimpin AS, pemerintahannya telah melancarkan tuduhan bahwa Tiongkok melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang. Menteri Luar Negeri era Donald Trump yang bernama Mike Pompeo menyatakan tindakan Tiongkok terhadap etnis minoritas Muslim Uighur adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Tuduhan tersebut juga dilanjutkan oleh Menteri Luar Negeri saat ini yang bernama Anthony Blinken ketika hari pertama menjabat.