Jakarta, IDN Times - Majelis rendah parlemen Rusia atau Duma, pada Rabu (14/6/2023), mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) yang melarang operasi perubahan jenis kelamin. RUU itu didukung oleh semua dari 365 anggota Duma yang hadir untuk pemungutan suara.
Tindakan itu merupakan langkah terbaru Rusia untuk menindak penyebaran promosi lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Nilai-nilai itu dianggap sebagai bukti kerusakan moral Barat.
Dilansir Reuters, RUU akan melarang lembaga negara untuk mengubah jenis kelamin seseorang dalam dokumen pribadi. Aturan itu akan melarang segala tindakan medis yang bertujuan membentuk karakteristik seks primer dan sekunder seseorang.
Meski, draf RUU itu masih memiliki satu-satunya pengecualian operasi yang diperbolehkan, yaitu untuk membantu mengobati kelainan bawaan pada anak-anak.
Sebelum menjadi undang-undang, RUU masih harus disahkan dalam dua tahapan yaitu harus mendapat persetujuan dari majelis tinggi kemudian menunggu tanda tangan presiden.
Aktivis hak asasi manusia memperingatkan bahwa larangan operasi pergantian kelamin akan menyebabkan munculnya tindakan ilegal medis dan peningkatan kasus disforia gender.
Pyotr Tolstoy, anggota parlemen dari partai penguasa Rusia Bersatu, mengatakan RUU itu merupakan penghalang terhadap penetrasi ideologi anti-keluarga dari Barat.
"Saya benar-benar ingin orang-orang yang sekarang membela kehormatan Rusia dengan mengorbankan nyawa mereka kembali ke rumah dan melihat bahwa negara telah berubah. Bahwa kita semua berjuang untuk Rusia yang berdaulat baru, sebagai front persatuan yang bebas dari pengaruh Barat," ujar Tolstoy.
“Di Amerika Serikat, di mana nilai-nilai semu baru ini dipromosikan, proporsi transgender di kalangan remaja sudah tiga kali lebih tinggi daripada di kalangan orang dewasa. Ini adalah hasil dari propaganda," kata Vyacheslav Volodin, pemimpin Duma, dilansir The Moscow Times.
Valentina Matviyenko, pemimpin majelis tinggi parlemen, saat memperingati Hari Perempuan Internasional pada Maret, mengatakan bahwa Rusia tidak akan pernah memainkan permainan gender yang berbahaya.
"Mari kita serahkan pada Barat untuk melakukan eksperimen berbahaya ini sendiri," katanya.
Bulan lalu, ada laporan bahwa anggota parlemen Rusia khawatir tentang peningkatan jumlah kasus pria yang menggunakan sertifikat pergantian kelamin untuk menghindari wajib militer dan medan pertempuran di Ukraina.
Para pemimpin gereja dan pejabat Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin menganggap nilai-nilai liberal Barat, terutama kebebasan gender dan seksual, sebagai ideologi asing yang mengancam nilai-nilai tradisional dan spiritual Rusia.
Untuk melawan itu, Rusia telah memperluas tindakan keras terhadap kebebasan LGBT, khususnya dalam 15 bulan terakhir sejak invasi militer ke Ukraina.
Pada November, Putin menandatangani undang-undang yang melarang propaganda hubungan dan gaya hidup LGBT terhadap segala usia, secara efektif melarang tampilan publik dan penggambaran identitas non-heteroseksual muncul di media.