Pasukan Bersenjata Irak Diduga Menyiksa dan Membunuh Kaum LGBTQ+ 

Rasha Younes, peneliti hak-hak LGBT di HRW mengatakan, pemerintah Irak tidak melakukan apa pun untuk menghentikan kekerasan atau meminta pertanggungjawaban pelaku. Menurut kelompok HAM itu, dari delapan kasus, ada anak-anak berusia 15 tahun yang menjadi sasaran.

Seorang wanita transgender berusia 31 tahun menuturkan kepada HRW dan IraQueer apa yang dialaminya pada Februari lalu, ketika dia pulang kerja dan diberhentikan di samping tempat pembuangan sampah di Baghdad oleh para petugas.

"Mereka mengeluarkan silet dan obeng lalu menusuk dan mengiris seluruh tubuh saya, terutama pantat, selangkangan, dan paha saya. Mereka mengiris dan menuangkan sekitar lima liter bensin ke seluruh tubuh dan wajah saya lalu membakar saya,” ungkap wanita itu.

Seorang pria gay berusia 27 tahun dari ibu kota juga merasakan hal yang sama dengan menggambarkan bagaimana dia menyaksikan empat pria dari kelompok bersenjata menyiksa pacarnya pada Mei 2020 lalu. Dia mengungkap bahwa korban ditembak sebanyak lima kali.

Sebanyak 54 orang LGBTQ+ yang diwawancarai juga mengatakan bahwa selama mereka dalam tahanan mereka secara rutin tidak diberi makan, air, perawatan medis dan akses ke keluarga mereka.

Meskipun homoseksualitas tidak melanggar hukum di Irak, orang-orang LGBTQ+ sangat terdiskriminasi dan tidak diizinkan untuk bertugas di militer. Selain itu, tidak adanya undang-undang anti-diskriminasi mengartikan bahwa pelecehan dan kekerasan terhadap mereka sering diabaikan.

Klausul ‘moralitas’ yang didefinisikan secara samar dalam KUHP Irak berarti pelaku dapat bertindak dengan impunitas dan lolos begitu saja bahkan ketika laporan diajukan, ungkap kelompok HAM. HRW menyebut kelompok pelaku yang paling sering beraksi yakni Asa'ib Ahl al-Haqq, Milisi Atabat, Organisasi Badr, Kataeb Hezbollah, Grup Raba Allah, dan Saraya al-Salam.

Banyak kaum LGBTQ+ Irak yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka telah menghadapi kekerasan di tangan kerabat laki-laki di rumah mereka sendiri.

“Nyawa warga LGBT Irak akan terus hilang jika pemerintah tidak segera mengakhiri kekerasan dan impunitas. Otoritas Irak harus mulai dengan secara terbuka mengutuk kekerasan terhadap orang-orang LGBT dan menjaga hak mereka untuk mengakses perlindungan di negara mereka sendiri,” kata Younes.

Ketidakstabilan politik dan ekonomi, serta kurangnya kebebasan berekspresi membuat banyak warga Irak pada umumnya memilih keluar dari negaranya. Ancaman kekerasan terhadap kaum LGBTQ+ bahkan lebih akut lagi.

Pada Februari, wanita transgender berusia 23 tahun bernama Doski Azad dibunuh oleh saudaranya di kota Dohuk yang disebutnya sebagai pembunuhan demi kehormatan. Insiden itu menuai kecaman baik dari dalam maupun luar Irak, dan mendorong ketakutan bagi kaum LGBTQ+ yang pada akhirnya harus keluar dari negara itu.

Pada April tahun lalu, Sulaymaniyah, yang terkadang dianggap sebagai kota paling liberal di Irak, melakukan operasi polisi dengan menangkap 15 pria LGBTQ+, yang diduga melakukan prostitusi.

Kendati pihak keamanan Sulaymaniyah membantah bahwa mereka menargetkan kelompok tertentu saja, pengawas operasi Pshtiwan Bahadin mengatakan kepada media lokal bahwa penangkapan itu ditujukan untuk homoseksual dan itu dilakukan atas kerja sama semua pasukan keamanan.

Markiza Yousif, yang berasal dari Baghdad, baru-baru ini meninggalkan Irak menuju Lituania melalui Belarus. Menurutnya, lebih baik keluar dari Irak daripada menghadapi situasi buruk di negara itu.

"Ketika saya memutuskan untuk melarikan diri, saya tahu betul bahwa saya tidak akan pernah kembali ke rumah," kata Markiza Yousif.