Jakarta, IDN Times - Penasihat keamanan nasional Ethiopia dan negosiator utama pemerintah Ethiopia, Redwan Hussein, mengumumkan 70 persen wilayah Tigray saat ini berada di bawah kendali pasukan pemerintah.
Pengumuman itu disampaikan dalam pembicaraan damai dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), Jumat (11/11/2022) waktu setempat. Hussein juga mengatakan saat ini pengiriman bantuan ke wilayah Tigray telah dilanjutkan.
Melansir Associated Press, Hussein dalam keterangannya mengatakan 35 truk makanan dan tiga truk obat-obatan telah tiba di kota Shire, Tigray. Kita Tigray direbut pasukan pemerintah dan sekutu pada bulan lalu, sebelum kesepakatan gencatan senjata tercapai.
“Bantuan mengalir tidak seperti waktu sebelumnya,” kata Hussein, seraya menambahkan bahwa layanan terhubung kembali dan penerbangan diizinkan.
Dalam jeda pertempuran sebelumnya telah memungkinkan sekitar 8 ribu truk bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Tigray.
Mengenai bantuan yang telah tiba di Shire, juru bicara Komite Internasional Palang Merah dan badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak segera mengkonfirmasi bahwa truk bantuan telah tiba di Shire. Seorang pejabat organisasi kemanusiaan menyampaikan bahwa mereka belum memulai pengiriman bantuan karena masih menilai keamanan jalan dan menunggu izin.
Biro Urusan Afrika Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) kembali menyerukan pengiriman bantuan ke Tigray dan wilayah tetangga Afar dan Amhara, yang juga ikut merasakan dampak konflik pemerintah dengan TPLF.
"Redwan Hussein mengatakan di Nairobi bahwa pada akhir minggu bantuan kemanusiaan akan mengalir tanpa hambatan seperti yang disepakati," Biro AS meminta agar perjanjian damai dihormati dan diterapkan.
Pihak yang saling bertikai di Tigray ini sepakat untuk berhenti bertempur pada 2 November. Saat ini pembahasan damai sedang berlanjut di Kenya. Salah satu masalah krusial yang dibahasa adalah pelucutan senjata pasukan TPLF.
Kesepakatan damai yang telah terjalin mengizinkan pasukan Ethiopia memasuki ibu kota Tigray, Mekele, dan menguasai perbatasan, bandara, dan jalan raya di wilayah itu.
Meski saat ini gencatan senjata resmi sudah terjadi, tapi sambungan telepon dan internet di Tigray masih terputus dan jurnalis asing serta peneliti hak asasi manusia masih dilarang berkunjung, yang mempersulit upaya untuk memverifikasi laporan di Tigray. Kesepakatan damai telah menyerukan mekanisme pemantauan, tetapi masih belum lengkap.
Getechow Reda, negosiator utama Tigray, beberapa hari setelah kesepakatan damai dicapai mengatakan semua yang mereka lakukan adalah untuk memastikan kepentingan rakyat Tigray.
“Perdamaian adalah apa yang dibutuhkan rakyat kita lebih dari apapun. Apakah kami akan memenuhi janji kami dengan cara yang memuaskan orang-orang kami, waktu akan memberi tahu. Jika perjanjian damai dapat memastikan kelangsungan hidup kita, mengapa tidak mencobanya?” katanya.
Melansir Anadolu Agency, konflik di Tigray yang meletus pada November 2020 telah menyebabkan lebih dari setengah juta orang tewas dan memaksa jutaan orang lainnya harus meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman.
Dalam sebuah laporan yang dirilis pada 29 Oktober, PBB menunjukkan bahwa ada 2,75 juta orang di Ethiopia mengungsi dan 12,5 juta anak membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh para ahli hak asasi PBB menuduh bahwa selama konflik berlangsung pasukan Ethiopia dan TPLF telah melakukan pelanggaran yang berbatasan dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.