Pasukan Perdamaian PBB di Mali Mundur saat Pertempuran Memanas

Situasi keamanan di Mali utara kian memburuk. Pasukan pemberontak Tuareg, yang dulu pernah menciptakan ketidakstabilan pada 2012, kembali bergerak. Selain itu, ektremis yang berafiliasi dengan ISIS juga meningkatkan serangannya.

Dilansir Associated Press, pasukan penjaga perdamaian PBB dikabarkan mulai melakukan penarikan diri dari dua pangkalan di wilayah Kidal, yakni di Tessalit dan Aguelhok.

"Mengingat kondisi keamanan yang memburuk dengan cepat bagi kehidupan ratusan penjaga perdamaian, misi tersebut melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan proses (penarikan) ini sesegera mungkin," kata PBB dalam sebuah pernyataan.

"Termasuk jika perlu, mempercepat penarikannya dari kamp Kidal, yang semula dijadwalkan pada pertengahan November," tambah pernyataan tersebut.

Mali, yang diperintah oleh junta militer, telah bekerja sama dengan tentara bayaran swasta Wagner untuk menahan serangan ekstremis. Kerja sama itu menimbulkan keretakan hubungan antara Mali dan Barat.

Saat ini, ada tiga kelompok utama di Mali utara yang saling berperang satu dengan lainya. Mereka adalah kelompok pemberontak Coordination of Azawad Movements (CMA) yang didominasi oleh suku Tuareg, kelompok ekstremis jihadis, dan tentara Mali sendiri.

Dilansir VOA Africa, tentara Mali yang telah mengantisipasi penarikan pasukan PBB, dikabarkan mendaratkan dua pesawat di salah satu pangkalan di Tessalit. Pesawat itu terbang bersama pasukan militer dan tentara Wagner.

Salah satu pesawat diserang pemberontak tapi berhasil mendarat. Militer mengatakan, pesawat tersebut akhirnya dapat pergi tanpa kesulitan setelah musuh dinetralisir oleh angkatan udara Mali.

Pangkalan militer Tessalit dekat dengan bandara. Sebagian besar pangkalan itu dikelola oleh tentara Chad yang berada di bawah bendera PBB.

Batas waktu yang disepakati dalam penarikan pasukan PBB di Mali adalah 31 Desember tahun ini. Dengan 13 ribu pasukan, hal itu membutuhkan kerja keras dan cepat untuk melakukan koordinasi di 12 pangkalan militer dan satu pangkalan sementara.

Dilansir UN News, upaya penarikan itu mendapatkan beberapa hambatan. Salah satunya adalah larangan konvoi logistik sejak 24 September dari Gao untuk mengambil peralatan dari Aguelhok, Tessalit, dan Kidal.

Meningkatnya ketegangan serta larangan membuat misi PBB terpaksa pergi tanpa membawa peralatan milik negara yang berkontribusi terhadap pasukan perdamaian. Hal tersebut akan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan menghambat misi PBB di tempat lain, karena peralatan yang tidak bisa dibawa.