Patut Ditiru, Ini Cara Korsel, Italia dan Singapura Cegah Virus Corona

Korea Selatan termasuk negara di luar Tiongkok yang melaporkan paling banyak kasus COVID-19. Per Kamis (12/3), ada lebih dari 7.700 orang yang positif terinfeksi di negara tersebut, dan 60 orang telah meninggal dunia akibat virus ini. Meroketnya jumlah pasien COVID-19 di Korea Selatan tak lepas dari gesitnya pemerintah dalam melakukan deteksi.

Per hari, ada hampir 20.000 orang yang diperiksa petugas medis yang kemudian mengirimkan sampel-sampel warga ke 96 jaringan laboratorium publik dan swasta, yang beroperasi di seluruh Korea Selatan selama 24 jam. Pemeriksaan tak hanya dimudahkan dengan adanya fasilitas drive-thru, tapi juga dilakukan tanpa dipungut biaya.

Pemerintah pun mengantisipasi potensi kekurangan alat tes dengan mengizinkan empat perusahaan farmasi, memproduksi dan memenuhi kebutuhan yang mendesak ini. Baiknya respons Seoul dilatarbelakangi pelajaran dari kasus penyebaran Sindrom Pernapasan Akut Timur Tengah (MERS) pada 2015, yang menewaskan 31 orang di Korea Selatan.

Pemerintah akhirnya mengevaluasi kerentanan dan memformulasikan kebijakan yang akan mempersiapkan negara tersebut, ketika muncul virus berikutnya. Terbukti sekarang Korea Selatan dipandang sebagai contoh dalam merespons dan mengendalikan COVID-19. Otoritas kesehatan setempat mengungkap tujuan mereka kini adalah menekan angka kematian.

Pemerintah Singapura mendapatkan pujian karena tak hanya bersikap tenang di tengah pandemik COVID-19, tapi juga responsif. Sampai kini ada 178 orang yang dinyatakan terjangkit virus mematikan ini dan belum ada satu pun yang meninggal. Komunikasi pemerintah dengan media dan publik secara umum juga baik.

Warga secara reguler mendapatkan informasi terbaru, termasuk panduan apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencegah terinfeksi COVID-19. Pemerintah Singapura sejak awal menekankan penanganan, saat di mana negara dan masyarakat melaksanakan tanggung jawab sosial secara kolektif.

Salah satu yang ditekankan adalah pemberlakuan sistem karantina di rumah masing-masing atau di fasilitas yang disediakan negara. Denda hingga Rp145 juta sampai penjara enam bulan menanti, bagi siapa saja yang keluar rumah sebelum menjalani karantina 14 hari.

Insentif Rp1,4 juta per hari juga diberikan kepada warga yang berwirausaha, asalkan mengikuti aturan. Namun, ini tidak akan berjalan tanpa pelacakan kontak yang dianggap sebagai pekerjaan melelahkan, karena butuh ketelitian dan kesabaran tinggi. Tak hanya memakai CCTV, otoritas Singapura juga mewawancarai pasien dan mendata orang-orang yang berisiko terpapar COVID-19. Tes virus corona pun gratis bagi semua yang tinggal di sana.

Italia sekarang menjadi negara paling banyak melaporkan kasus COVID-19 yaitu hampir 12.500 pasien. Sebanyak 827 orang sudah dinyatakan meninggal. Italia awalnya dituding terlambat merespons penyebaran COVID-19, setelah pasien pertama di kawasan Lombardy gagal dideteksi meski telah memeriksakan diri ke rumah sakit.

Begitu angkanya melonjak, Perdana Menteri Giuseppe Conte langsung mengambil beberapa langkah. Misalnya, sejumlah kota di Lombardy ditutup. Warga pun dilarang keluar rumah tanpa kepentingan mendesak, karena virus akhirnya meluas, Conte pun meningkatkan level respons.

Lockdown atau penutupan diperluas ke seluruh negeri di mana ada 60 juta penduduk yang terdampak. "Tidak ada waktu lagi," kata Conte saat mengumumkan pemberlakuan kebijakan ini pada Senin (9/3). Sejak hampir akhir Februari, ada lebih dari 42.000 warga yang melakukan tes COVID-19. Pemerintah menilai tingginya kasus virus corona di Italia bisa diketahui karena tes tersebut.

Kini Roma semakin mengetatkan aturan, mulai dari pelarangan acara perkumpulan publik, keharusan menutup bar, restoran, tempat hiburan, sampai kewajiban menggelar pertandingan sepak bola tanpa penonton selama satu bulan. Perusahaan-perusahaan juga diwajibkan menutup sementara semua departemen yang tidak bersifat vital.

Untuk meminimalkan dampak perekonomian, Conte mengajukan anggaran Rp410 triliun. Akibatnya, defisit anggaran Italia diprediksi meningkat di atas tiga persen. Survei publik yang dikutip Reuters menemukan 89 persen warga mendukung aturan pemerintah, bahkan 78 persen mengaku tak masalah jika ada kebijakan yang lebih ketat.