Paus Diadukan ke PBB atas Pelanggaran HAM 

Persidangan yang menjadi sorotan ini berlangsung dari tahun 2021 hingga Desember 2023. Kasus ini berfokus pada investasi properti Tahta Suci senilai 350 juta euro (sekitar Rp6,1 triliun) di London yang dinilai merugikan.

Jaksa penuntut Vatikan mendakwa para broker dan pejabat Vatikan telah menggelapkan puluhan juta euro dalam bentuk biaya dan komisi. Mereka juga dituduh memeras Tahta Suci sebesar 15 juta euro (sekitar Rp264 miliar) untuk menyerahkan kendali atas properti tersebut.

Persidangan ini berakhir dengan putusan bersalah untuk sembilan dari sepuluh terdakwa, termasuk Mincione dan Kardinal Angelo Becciu yang sebelumnya memegang posisi penting di Vatikan. Meskipun pertimbangan hukum belum dipublikasikan, baik jaksa penuntut maupun kesembilan terdakwa yang dihukum telah menyatakan akan mengajukan banding.

Pengaduan yang diajukan Mincione ke PBB berfokus pada peran Paus Fransiskus selama proses penyelidikan. Pengaduan tersebut merujuk pada empat dekret rahasia yang ditandatangani Paus pada tahun 2019 dan 2020. Dekret ini memberikan kewenangan luas kepada jaksa penuntut Vatikan untuk melakukan penyelidikan, termasuk penyadapan tanpa batasan.

"Dekret-dekret tersebut baru terungkap sesaat sebelum persidangan dimulai dan tidak pernah dipublikasikan secara resmi", tuduh pihak Mincione.

Dekret ini juga tidak memberikan alasan yang jelas atau batasan waktu untuk pengawasan, serta tidak ada pengawasan dari hakim independen atas penyadapan yang dilakukan. Tim pembela menilai bahwa dekret ini melanggar hak dasar para terdakwa untuk mendapatkan persidangan yang adil.

Namun, hakim menolak argumen ini dan menyatakan dekret Paus memberikan jaminan yang tidak dijelaskan secara rinci untuk para terdakwa.

Melansir dari Arab News, selain tuduhan pelanggaran HAM, pengaduan Mincione juga menyoroti kurangnya independensi dan keadilan dalam sistem peradilan Vatikan. Mincione mengklaim bahwa Paus memiliki kekuasaan untuk menunjuk dan memberhentikan hakim serta jaksa, serta menentukan kompensasi, pensiun, dan masa jabatan mereka. Tuduhan ini sebelumnya telah dibantah oleh pihak Vatikan.

Kantor HAM PBB di Jenewa memang memiliki pelapor khusus yang bertugas memantau isu-isu spesifik terkait HAM, termasuk independensi sistem peradilan dan hakim. Namun, belum diketahui tindakan apa yang akan diambil PBB setelah menerima pengaduan ini.

Sebelumnya, PBB pernah meminta klarifikasi dan perubahan terhadap Vatikan terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak dan isu kelompok LGBTQ+. Selain pengaduan ke PBB, Mincione juga telah berupaya melibatkan Dewan Eropa dalam kasus ini.

Vatikan, sebagai subjek peninjauan berkala dalam proses anti-pencucian uang Moneyval oleh Dewan Eropa, dapat dimintai keterangan lebih lanjut. Mincione juga tengah mengajukan gugatan terhadap Vatikan di pengadilan Inggris atas kerugian reputasi yang dideritanya akibat persidangan ini.